KSP: Pembatalan Haji 2021 Tak Ada Kaitan dengan Kuat Lemahnya Lobi Pemerintah

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, keputusan peniadaan haji 2021 sebagai jalan terbaik untuk seluruh calon jemaah haji Indonesia. Hal ini mengingat pandemi Covid-19 masih terjadi di seluruh dunia.

Kemenag menegaskan bahwa keputusan pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji 2021diambil berdasarkan kajian mendalam dari berbagai aspek. Mulai dari, aspek kesehatan, pelaksanaan ibadah, hingga waktu persiapan.

"Tidak benar kalau dikatakan terburu-buru," tegas Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi dikutip dari siaran persnya, Jumat (4/6/2021).

Menurut dia, pemerintah telah melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi VIII DPR. Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa skenario pemberangkatan haji.

Khoirizi menuturkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sempat berkoordinasi secara virtual dengan Menteri Haji Arab Saudi saat itu, yakni Saleh Benten pada pertengahan Januari 2021 untuk mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji. Sebelumnya, Menag juga bertemu Duta Besar Arab Saudi Esam Abid Althagafi dan mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji.

"Semua upaya kita lakukan, meski faktanya, sampai 23 Syawwal 1442 H, Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M," tutur dia.