Haji 2021 Dibatalkan, Ini Prosedur Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji

Masjid Indah di Dunia: — Jamaah haji mengelilingi Ka’bah dengan menjaga jarak di Masjidil Haram, kota suci Mekkah, Arab Saudi (31/07/2020) (Kementerian Media Saudi / AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan jemaah haji 2021 karena situasi pandemi Covid-19. Kendati begitu, pemerintah menyampaikan calon jemaah yang batal berangkat dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah dibayarkan.

"Meski diambil setoran pelunasannya, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M," kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadan Harisman sebagaimana dikutip dari siaran pers, Jumat (4/6/2021).

Infografis Jadwal Imsakiyah 1445 H Ramadan 2024 untuk Wilayah Jakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H, ada tujuh tahapan pengembalian setoran pelunasan Bipih. Berikut tahapannya:

1. Jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kabupaten/Kota tempat mendaftar haji dengan menyertakan syarat berikut:

a. Bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih;

b. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya;

c. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya;

d. Nomor telepon yang bisa dihubungi.

2. Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag kabupaten/kota.

Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

3. Kepala Kankemenag kabupaten/kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah Indonesia pada periode ibadah Haji 1442H/2021M. Alasan pemerintah adalah demi keselamatan dan kesehatan jemaah haji.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya....

4. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT.

5. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

6. BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT

7. Jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama.

Kemenag menyatakan, tahapan pengembalian setoran ini diperkirakan akan memakan waktu sembilan hari. Namun, Kemenag memastikan calon jemaah haji dapat menarik kembali setoran yang sudah dibayarkan.

"Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah," jelas Ramadan.