Blak-Blakan Pegawai KPK yang Dinonaktifkan: Ini Praktik Kesewenang-wenangan

Liputan6.com, Jakarta - Publik saat ini sedang ramai menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun bukan kasus korupsi yang disorot. Melainkan soal polemik atas 75 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), dimana 51 diantaranya dipecat dan 24 lainnya akan dibina.

Dari total 75 pegawai KPK itu pun, salah satu pegawai, Tri Artining Putri atau yang akrab disapa Puput itu mengungkapkan kepada merdeka.com, Minggu (30/5/2021). Bila dirinya jadi bagian dari ke-75 pegawai yang dinonaktifkan dan sampai sekarang tak mengetahui apakah termasuk yang dipecat atau dibina.

Pasalnya sejak menerima Surat Keputusan (SK) Nomor 652 terkait penonaktifan pegawai yang tidak lolos hasil TWK. Nasib Puput pun tak kunjung ada kejelasan, karena dia sudah tak bisa bekerja sebagai spesialis hubungan masyarakat muda yang di bawah bagian humas.

"Jadi di situ (SK) ada nomor pokok pegawai yang terus dinyatakan tidak memenuhi syarat (hasil TWK). Lalu saya tanya ke atasan, katanya dia sudah tidak bisa ngasih tugas lagi ke saya. Karena di situ disebutin tugas dan tanggung jawab harus diserahkan ke atasan langsung," jawab Puput.

"Terus saya tanya lagi, SK ini memutuskan apa nih. Saya diberhentikan kah, eggak, aku dipecat kah, enggak, oh oke. Tapi saya sudah tidak bisa kerja, iya betul katanya (atasan). Terus saya tanya lagi, saya harus k ekantor, enggak, ya terserah tidak dilarang juga," kata Puput sambil tirukan ucapan atasannya.

Padahal, Puput menilai dengan adanya penonaktifan ini sangatlah membuat efektivitas pekerjaan tim terganggu. Pasalnya dia yang diposisikan pada humas hanya berisi tiga orang, dua di antaranya spesialis sama sepertinya dan satu lagi pegawai tidak tetap (PTT) yang mengurus administratif.

"Ketika cuman 3 orang terus diambil satu sekarang yang kerja, yang istilahnya kerja dan bisa melaksanakan tugas cuman satu orang. Padahal di awal tahun itu membaginya sudah 50:50 itu pun belum efektif," terangnya.

Apalagi, jika penonaktifan itu menyasar ke para pegawai pada bidang penindakan yang bisa mengambat proses pengusutan perkara. Hal itu karena, dia saja yang berada di bidang fungsional seperti humas pun sudah sangat terhambat atas keputusan penonaktifan ini.

Namun demikian, mantan jurnalis Tempo ini mengakui tidak kaget jika dirinya menjadi pegawai yang dinonaktifkan lantaran tak lolos TWK. Karena jauh sebelum adanya surat SK 652, dia sudah mendapatkan selintingan kabar jika namanya masuk dalam radar 30 pegawai yang diwaspadai.

"Enggak kaget, karena kan sempat ada berita di media yang ada nama saya juga kan tuh, di 30 nama kalau tidak salah. Dan dengan segala yang gw lakukan di tahun 2019 di KPK, ini saya ngerasa lah saya suka kritis, suka kritik. Ya udah saya sadar diri aja sih," tuturnya.

Tak kaget akan konsekuensinya. Namun Puput mengaku hanya bingung jika posisinya yang hanya sebagai spesialisasi hubungan masyarakat muda harus sampai jadi yang diwaspadai. Dan pada akhirnya turut dinonaktifkan. Padahal bukan posisi strategis seperti para penyidik.

"Jadi bisa dianggap, gini kan kalau Bang Novel, penyidik itu kan stratrgis gitu loh. Dan memang suaranya banyak di dengar orang gitu loh. Tapi yang saya bingung adalah saya kan istilahnya, anak baru, pegawai rendahan juga lah apa bahayanya gitu loh," ungkapnya.

"Kalau misalnya, kata orang-orang ini adalah bentuk penyingkiran pegawai- pegawai yang kritis gitu. Saya tuh emang siapa, bukan Bang Novel, bukan Pak Yudi Purnomo, bukan penyidik yang megang kasus. Bu Pak Harun, lah terus apa bahayanya saya," tambahnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: