Kepala BPAD DKI Mundur, Wagub Riza Patria Tegaskan Tidak Ada Tekanan Politik

Riza Patria tiba di Polda Metro Jaya — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab pertanyaan saat tiba di Polda Metro Jaya, Senin (23/11/2020). Riza Patria diperiksa Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait kerumunan massa di Petamburan beberapa waktu lalu. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menegaskan, mundurnya Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono tanpa tekanan siapa pun. Menurut Riza, spekulasi terkait politik yang membuat Pujiono meninggalkan jabatan tersebut adalah keliru.

"Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, juga politik, hubungannya apa politik? Ini kan pemerintahan, bukan politik. Pemerintahan tidak ada hubungannya dengan tekanan politik," heran Riza Patria menanggapi dugaan tersebut dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).

5 Nama yang Digadang Maju Pilgub DKI Jakarta 2024

Riza Patria percaya, lingkungan politik di Balai Kota sangat supportif. Karenanya, keputusan Pujiono mengundurkan diri diyakini Riza sebagai hak pribadinya sebagai seorang pejabat.

"Kepala BPAD mengundurkan diri itu kan hak setiap pejabat untuk mundur. Parpol di DKI sangat baik tidak melakukan intervensi justru membantu bersama sama wakilnya di DPRD bersinergi," jelas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot 15 pejabat setara kepala dinas yang dilaksanakan di Balai Kota, Senin, 25 Februari. Apa alasan Anies?

2 dari 2 halaman

Tak Bisa Penuhi Target

Diketahui, mundurnya Pujiono telah dikonfirmasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya. Menurut Maria, Pujiono mundur karena merasa tak mampu memenuhi target kinerja.

"Iya, Pak Puji sudah mengundurkan diri. Alasan mengundurkan dirinya target-target kinerja yang kurang memenuhi capaian yang ditargetkan," kata Maria Qibtya dalam keterangannya saat dihubungi hari ini.

Maria menambahkan, posisi Pujiono akan digantikan dengan seorang pelaksana tugas atau Plt. Sebab posisi ditinggalkan Pujiono cukup krusial mengingat urusan yang mencakup soal administrasi kepegawaian, keuangan, penugasan dan lainnya.

"Kalau nggak ada (Plt), organisasi itu nggak berjalan. Jadi, kalau ada kekosongan, kalau sifatnya tetap, itu harus dengan Plt," dia menandasi.