Sukses

Bahas KKIP, Prabowo Tegaskan Industri Pertahanan Harus Mandiri

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menilai Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) penting dirumuskan segera demi menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

20161031-Presiden Jokowi Temui Prabowo Subianto-Bogor
Perbesar
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menaiki kuda usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, di kediamannya di Hambalang, Bogor, Senin (31/10). Jokowi dan Prabowo melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menilai Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) penting dirumuskan segera demi menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Menuju kemandirian juga diperlukan penguasaan teknologi, untuk itu perlunya peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli–ahli di bidang elektronika," ujar Prabowo dalam pidatonya, seperti dikutip dari keterangan pers diterima, Jumat (21/5/2021).

Menyambung perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, lanjut Prabowo, KKIP harus memiliki kesinambungan dalam pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

Dia menyebut, salah satunya terkait paradigma belanja pertahanan harus diubah menjadi suatu investasi pertahanan.

"Anggaran pertahanan harus dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional," kata Prabowo.

Prabowo menyatakan, setiap belanja instrumen pertahanan harus bisa dijadikan sebagai investasi dalam pertahanan.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud Md. Adapun pertemuan tersebut berlangsung tak lama.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Miliki Strategi Jangka Panjang

Prabowo Subianto
Perbesar
Menhan Prabowo Subianto (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Oleh karena itu, lanjut Prabowo, dalam setiap pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus mensyaratkan beberapa hal, mulai dari imbal dagang, kandungan lokal, offset, dan transfer teknologi.

"Ini strategi kurang lebih 40 persen dalam pengadaan wajib dibelanjakan di dalam negeri. Itu kebijakan yang sudah keluarkan sebagai Menhan adalah semua procurement / akuisisi Alpalhankam dari luar negeri, harus dibangun di Indonesia," kata Prabowo.

Demi mendorong kemandirian di bidang pertahanan, Prabowo meminta sebuah Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang. Sehingga dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan di masa mendatang.

"Dengan Renstra akan adanya suatu perencanaan suatu masterplan yang berjangka panjang demi kemandirian," Prabowo menandasi.

Dalam Rapat Pleno KKIP tersebut, sejumlah pejabat pemerintahan hadir, seperti Menteri BUMN Erick Thohir selaku Wakil Ketua Harian KKIP, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa selaku Anggota KKIP dan Wamenhan RI M. Herindra selaku Sekretaris KKIP serta Katimlak KKIP Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo.

Hadir pula beberapa pejabat dari Kementerian terkait yang mewakili Menteri Kabinet Indonesia Maju yang juga menjadi Anggota KKIP antara lain Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Taufik Bawazier mewakili Mendikbud-Ristek, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba mewakili Menkominfo, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Dwi Puji Astuti mewakili Menkeu, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusnanto mewakili Panglima TNI dan Aslog Kapolri Irjen Pol Firman Shantyabudi mewakili Kapolri.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.