HEADLINE: 5 Pimpinan KPK Dilaporkan 75 Pegawai Tak Lolos TWK, Optimistis Dewas Meresponsnya?

Liputan6.com, Jakarta tujuh puluh lima pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan lima pimpinannya ke Dewan pengawas KPK. Langkah ini diambil usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara terkait nasib puluhan pegawai antirasuah yang terancam dinonaktifkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Ada tiga poin yang mendasari pelaporan para pegawai tersebut ke Dewas KPK. Pertama tentang kejujuran. Kedua pelaporan Pimpinan KPK kepada Dewas yakni lantaran kepedulian terhadap para wanita. Dalam TWK terindikasi pertanyaan yang sifatnya seksis. Kemudian, ketiga adalah terkait kesewenang-wenangan.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pihaknya akan segera membahas status 75 pegawai lembaga antirasuah yang dinonaktifkan pada Selasa 25 Mei 2021, pekan depan.

"Yang pasti hari Selasa, kita akan melakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain," ujar Firli di Gedung KPK, Kuningan, Kamis (20/5/2021).

Firli memastikan bakal mengikuti perintah Presiden Jokowi yang meminta agar 75 pegawai KPK tak dipecat. Firli menyatakan dirinya mengapresiasi Jokowi yang peduli dengan kinerja pemberantasan korupsi.

"Karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kita tindaklanjuti. Tetapi menindaklanjutinya tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya KPK saja," kata Firli.

Firli menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Nasional, hingga Komisi Aparatur Sipil Negara. 

Firli menyebut koordinasi akan segera dilakukan mengingat ada batas waktu dalam undang-undang soal peralihan status pegawai KPK.

"Diamanatkan juga bahwa proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN diberikan waktu 2 tahun. Kalau kami hitung hari ini sudah setahun setengah, karena Undang-undang Nomor 19/2019 disahkan pada tanggal 17 Oktober 2019, berarti Kami punya waktu hanya tinggal 4 bulan," kata Firli.

Dia mengklaim tak pernah berpikir memecat 75 orang pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). 75 pegawai KPK diketahui dinonaktifkan Firli lantaran tak lolos tes alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

"Bagaimana (pegawai) yang 75? Kami ingin pastikan sampai hari ini, tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat, dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk memberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat," ujar Firli.

Menurut dia, proses peralihan status pegawai menjadi ASN di lembaganya berjalan transparan. Firli memastikan tidak ada persoalan signifikan antar pegawai, baik dengan pimpinan KPK maupun pejabat struktural lainnya.

Firli mengklaim sudah ada penjelasan terbuka dalam rapat paripurna yang digelar pihaknya.

"Jadi tidak ada yang bisa kami tutupi, semua ada. Dan hasil TWK kami buka tanggal 5 Mei, kenapa? Karena kami menunggu dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan jam 20.00 malam," kata Firli.

Terkait dengan 1.274 pegawai KPK lolos TWK, Firli menyebut akan segera dilantik menjadi ASN. Dia juga memastikan komunikasi pihaknya dengan stakeholder terkait berjalan lancar mengenai ini. 

"InsyaAllah mudah-mudahan semua bisa lancar dan pada saatnya mereka akan lakukan pelantikan dengan status ASN. Komunikasi terus berlangsung dan insyaAllah bisa lancar," kata dia.

Sementara, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan, pelaporan terhadap pimpinan yang dilayangkan 75 pegawai yang lolos TWK tersebut sebenarnya tidak mengganggu ritme kerja di lembaga tersebut.

"Tidak (terganggu)," ujar Ali Fikri, Kamis (20/5/2021).

Dia memastikan, para pimpinan yang dilaporkan dan pegawai yang tidak dinonaktifkan masih bekerja seperti sedia kala.

"Sejauh ini khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain. Perlu kami sampaikan bahwa di KPK telah terbangun sistem kerja yang terstruktur dengan baik," kata Ali.

Ali mengatakan, pekerjaan di lembaga antirasuah tak pernah terpengaruh oleh apa pun dan siapa pun. Setiap pekerjaan selalu mendapat pengawasan yang baik oleh atasan masing-masing.

"Kerja-kerja di KPK, di seluruh kedeputian dilakukan tidak ada yang individual, namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya," kata dia.

Pertaruhan KPK

Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko melihat keputusan yang dilalukan oleh para pimpinan KPK terlalu memaksakan. Pasalnya sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan mereka.

"Maksud saya, lima pimpinan tadi itu masih tetap ngotot untuk menggunakan itu sebagai basis. Bahkan awalnya kan memberhentikan, terus kemudian ada produk publik menonaktifkan, terus kemudian presiden menyatakan harus tunduk pada undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan MK baru, sekarang bingung kan," kata Wawan kepada Liputan6.com, Kamis (20/5/2021).

Dia pun melihat, ini sudah masuk dalam ranah pelanggaran etik. "Lima pimpinan KPK ini perlu dilaporkan ke Dewas, sudah sangat tepat sekali. Dan menurut saya, Dewas juag perlu memeriksa ini secara tepat juga," jelas Wawan.

Menurutnya, di sinilah peran Dewas untuk bisa dipandang publik dengan melalukan pemeriksaan secara ketat. Karena menurutnya, beberapa kesempatan Dewas KPK belum teruji kinerjanya, bahkan ada yang membela TWK.

"Makanya masyarakat itu juga mendorong beberapa nama Dewas yang setuju TWK itu, dan setuju 75 itu diberhentikan atau dinonaktifkan diperiksa juga," ungkap Wawan.

Menurut Wawan, pemerintah, KPK justru membentuk tim independen untuk memeriksa para Dewas juga.

"Karena kan ini yang selalu kita perdebatkan. Dewas ini yang ngawasin siapa? Jadinya ini tantangan bagi KPK sebagai lembaga, mereka juga harus akuntabel. Ketika Dewas melanggar etik dan sebagainya, dia juga harus diperiksa," kata Wawan.

Di sisi lain, dia meminta Dewas KPK harus memeriksa secara transparan kasus pelaporan 75 pegawai tersebut. "Dewas ini kan dibentuk dengan mandat untuk menegakkan etik secara transparan, akuntanbel," tutur Wawan.

Menurut dia, ini menjadi pertaruhan bagi KPK. Karena semakin hari citranya menurun."publik sudah tidak percaya. Tapi bagi saya, KPK sebagai penyelamat gerakan anti korupsi ini harus ada. Ini kan yang diperiksa kan etiknya, soal upaya pencegahan, pendidikan masyarakat, bahkan penindakan hukumnya kan masih jalan," kata Wawan.

Dari kasus ini, pimpinan KPK perlu belajar dari aturan yang ada. Jangan sampai menempatkan kepentingan pribadi atau apapun sehingga harus keluar dari undang-undang.

"Jadi bukan 75 lolos, tetapi adalah bagaimana negaradan KPK sebagai lembaga negara itu konsisten dengan undang-undang," jelas Wawan.

Selain itu, dia melihat ini momentum bagi KPK untuk melakukan perbaikan. Bahkan evaluasi kinerja bagi pimpinan antirasuah tersebut.

"Bahkan ini bisa menjadi momentum Ketua KPK itu dilengserkan berikut wakil ketuanya. Kenapa? Ya karena sudah gagal memahami dan punya kepentingan yang sudah jauh melampaui undang-undang. Jadi ini tidak lagi bicara like and dislike, bukan. Tetapi kita sudah bicara soal bagaimana negara ini dikelola," kata Wawan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: