DPR Dorong Polri Usut Dugaan Peretasan Virtual Saat Diskusi ICW dengan Eks Pimpinan KPK

20151017-Diskusi-Warung-Daun-Jakarta-Taufik-Basari — Ketua DPP Nasdem Taufik Basari saat menghadiri diskusi bertajuk "Setahun Nawacita Jokowi" Jakarta, Sabtu, (17/10). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari mendorong Polri untuk mengusut adanya dugaan peretasan saat jumpa pers virtual bersama delapan mantan pimpinan KPK.

Diketahui, acara itu membahas soal kelanjutan nasib 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan.

"Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negaranya melalui penyelidikan kepolisian," kata Taufik saat dikonfirmasi awak media, Selasa (18/5/2021).

Taufik meyakini, peretasan adalah salah satu tindak kejahatan yang berpotensi pidana. Karenanya, polisi tidak bisa diam dan harus turun tangan karena bisa saja mengancam platform lain seperti email, medsos, dan jejaring whatsapp.

"Perlindungan dan rasa aman harus diberikan kepada siapapun warga negara Indonesia dengan tidak memandang kelompok dan latar belakang atau sikap politik," jelas dia.

Kendati diakui Taufik, situasi pengusutan polisi bisa lebih segera ditangani jika ada pihak yang memberikan laporan. Karena itu, kepada mereka yang merasa diganggu kemarin saat jumpa pers virtual diharapkan segera membuat aduan resmi.

"Pihak yang mendapatkan ancaman dan cyber teror diharapkan melaporkan peristiwa dialaminya agar dapat membantu aparat kepolisian menjalankan tugasnya," dia menandasi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawainya. Tes ini dilakukan sebagai syarat alih fungsi pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU No 19 Tahun 2019.

2 dari 2 halaman

Serangan oleh Hacker

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017 — Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemerintahan Provinsi Papua mendapat skor terendah yaitu 52,91. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku mendapat serangan virtual saat melakukan jumpa pers daring bersama para mantan pimpinan KPK. Hal itu terjadi saat diskurus yang berlangsung kemarin, membahas soal nasib 75 pegawai KPK.

"Pertama, (hacker) menggunakan nama para pembicara untuk masuk ke media zoom. Kedua, menggunakan nama para staf ICW untuk masuk ke media zoom. Ketiga, menunjukkan foto dan video porno di dalam ruangan zoom," tulis Wanna, sakah satu peneliti ICW melalui keterangan resminya, Senin 17 Mei 2021.

Wanna juga merasa, peretas mematikan mic dan video para pembicara, hingga serangan personal ke pembawa acara diskusi dengan tujuan menggangu diskusi.

"Kurang lebih delapan orang staf ICW. Sebagian nomor ada yg di-take over, sebagian sudah berhasil dipulihkan, sedangkan beberapa orang lainnya mengalami percobaan," jelas Wanna.