Soal 4.123 Pemudik Positif Covid-19, DPR Minta Pemerintah Beri Data yang Benar ke Publik

Oleh Liputan6.com pada 14 Mei 2021, 18:04 WIB
Diperbarui 14 Mei 2021, 18:04 WIB
Para Penumpang di Stasiun Senen Jalani Swab Antigen
Perbesar
Petugas medis bersiap untuk melayani swab antigen penumpang di Stasiun Senen, Jakarta, Senin (21/12/2020). Penumpang kereta api jarak jauh menunjukkan surat bebas Covid-19 dengan melakukan tes PCR atau tes rapid antibodi yang masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi Satgas Covid-19 yang meluruskan data mengenai 4.123 orang positif Covid-19 bukan hanya dari tracing pemudik seperti disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto.

Rahmad mengatakan, kekeliruan sebelumnya harus menjadi peringatan agar data yang disampaikan ke publik benar.

"Saya kira bagus ya ada koreksi kalau memang itu menjadi suatu pelurusan dari yang disampaikan oleh data sebelumnya. Tetapi ini menjadi peringatan agar ke depan untuk disampaikan kepada publik itu lebih yang final dan tidak menimbulkan multitafsir," katanya kepada wartawan, Jumat (14/5/2021).

Politikus PDIP ini lebih melihat dari sisi besarnya angka positif Covid-19. Angka ini harus diwaspadai. Terlepas dari asal muasal tracing yang bukan hanya dari pemudik.

"Tetapi apa pun itu data itu dari mana, ini justru saya mengambil dari sisi supaya kita lbh waspada. Dari tracing dari berbagai kegiatan, dari berbagai operasi oleh Polri dan jajaran dan tim kesehatan yang lain dalam rangka untuk tracing, ini memang sesuatu hal yang perlu kita waspadai, sesuatu hal kurang menggembirakan. Karena dari hasil tes tracing saja daei berbagai operasi menunjukan angka yang cukup signifikan yaitu 4000an," kata Rahmad.

Data yang didapat dari tracing petugas di lapangan ini terbilang mengkhawatirkan. Apalagi ditemukan berdasarkan operasi lapangan. Belum ditambah tes yang berasal dari laboratorium.

Dia berharap polemik perbedaan data tidak berkelanjutan. Pemerintah seharusnya tidak boleh meremehkan temuan tersebut. Serta jadi peringatan temuan ini bahwa penularan Covid-19 sungguh nyata.

"Sekali lagi covid itu nyata karena temuan pemerintah ini sangat mengkhawatirkan oleh karena itu kita harus bersatu padu tidak perlu pro dan kontra tapi kita support pemerintah dengan menjaga prokes dan 5M," ucapnya.

Sorotan data 4.123 positif Covid-19 saat tes acak pemudik bermula dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menggelar konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (10/5).

Airlangga mengatakan 4.123 dari 6.742 atau setara 61,15 persen pemudik positif Covid-19. Pasalnya, ribuan pemudik yang positif Covid-19 diketahui berdasarkan hasil tes acak di 381 titik penyekatan.

"Secara umum pengetatan yang dilakukan oleh Polri di 381 lokasi dan operasi ketupat kemarin jumlah pemudik yang dirandom testing 6.742 orang, konfirmasi positifnya 4.123 orang," jelasnya Airlangga.

Belakangan terungkap bahwa data tersebut bukan hanya hasil tes acak pemudik. Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, temuan 4.123 orang positif Covid-19 bukan hasil testing terhadap masyarakat selama periode larangan mudik Lebaran Idulfitri 2021. Periode larangan mudik Lebaran dimulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

"Itu data sejak 22 April 2021 dari berbagai operasi Polri," katanya kepada merdeka.com, Jumat (14/5/2021).

2 dari 3 halaman

Bukan Data Sejak Larangan Mudik

Sebelumnya, Wiku menjelaskan 4.123 orang positif Covid-19 merupakan akumulasi data hasil pemeriksaan selama peniadaan mudik dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

"Mohon untuk jangan dilihat sebagai yang positif itu dilakukan hanya di masa peniadaan mudik saja. Jadi ini adalah pengumpulan data," jelasnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Rabu (13/5).

Menanggapi data ribuan pemudik positif Covid-19 yang diungkap Airlangga, Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono sudah menduga bahwa data tersebut tidak akurat.

"Datanya tidak akurat, publik dibohongi atau ditakuti," tegas Pandu saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (14/5).

Menurut Pandu, sumber data 61,15 persen pemudik positif Covid-19 tidak jelas. Sebab, pemerintah tidak mengungkapkan metode yang digunakan untuk memeriksa pemudik.

Selain itu, pemerintah tidak menjelaskan pemudik yang positif terjangkit Covid-19 menggunakan moda transportasi apa.

"Pemeriksaannya tidak diberi tahu pakai apa, terus orangnya seperti apa. Kan pemudik ada yang pakai motor, pakai mobil, pakai bus, tujuannya di mana. Jadi angka itu ya angka tidak bisa dipercaya," ujarnya. 

Reporter : Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait