Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Tidak Diberhentikan

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan 74 pegawai lain yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dinonaktifkan. Keputusan penonaktifan itu tertuang Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin pada 7 Mei 2021.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta KPK tidak memberhentikan para pegawai tersebut, karena terbukti para pegawai itu berintegritas dan berprestasi.

"Saya berharap agar para pegawai yang tidak lulus dan memiliki integritas dan reputasi yang cukup baik dan menonjol tidak diberhentikan," ujar Pangeran kepada wartawan, Rabu (12/5/2021).

Pangeran menyarankan agar para pegawai yang tidak lolos dapat menjadi menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan demikian, KPK tidak kehilangan pegawai berkompeten dalam upaya pemberantasan korupsi ke depan.

"Dapat dipertimbangkan dan diprioritaskan untuk menjadi tenaga PPPK, sehingga yang bersangkutan dapat meneruskan pengabdiannya dan membantu KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: