Jelang Lebaran 2021, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Oleh Lizsa Egeham pada 11 Mei 2021, 14:01 WIB
Diperbarui 11 Mei 2021, 14:02 WIB
FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan
Perbesar
Paket bansos terlihat di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengupayakan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos), menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sejumlah bansos itu antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

"Jadi sekali lagi, dana sudah dimanfaatkan sebelum Lebaran atau paling tidak pada saat suasana Lebaran. Ini bagaimana supaya disosialisasikan dan dananya memang betul-betul masuk di dalam kartu mereka," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dikutip dari siaran persnya, Selasa (11/5/2021).

Dia mengatakan, sejauh ini pemerintah telah menyalurkan BLT Desa sebesar Rp 2,3 triliun kepada 3,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari target 8 juta KPM. Muhadjir meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ikut mendorong agar pencairan BLT dapat segera direalisasikan.

Sementara itu, untuk penyaluran Program Sembako alokasi Mei-Juni rencananya akan disalurkan kepada 13 juta KPM pada Mei. Adapun BST yang berakhir April 2021, akan ada penambahan alokasi penyaluran 2 bulan yaitu Mei dan Juni dengan indeks bantuan Rp300 ribu per bulan.

"Untuk PKH Tahap 2 sudah tersalur kepada 9,7 juta KPM. Menjelang Lebaran, harapannya dapat segera memenuhi kuota 10 juta KPM dan itu berarti masih ada sekitar 300 ribu sasaran lagi," jelas Muhadjir.

2 dari 3 halaman

Minta Data Penerima Diintegrasikan

Muhadjir pun meminta agar data penerima dari semua program bansos yang ada di Kementerian Sosial maupun Kemendes PDTT agar diintegrasikan.

Muhadjir menekankan BLT Dana Desa melengkapi atau mengisi kekosongan apabila masih ada KPM rentan atau terdampak yang belum terjangkau, belum menerima bantuan dari Kemensos.

"Yang paling penting harus dipastikan pengawasan ketat agar semua bansos benar-benar tersalur ke penerimanya dan dibelanjakan," tuturnya.

Ia mengingatkan data KPM yang dibutuhkan harus sepadan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, dan tanggal lahir. Data tersebut nantinya diperlukan untuk pembukaan rekening bansos di bank Himbara.

"Setelah Lebaran kita akan bahas bersama-sama dengan Kemensos, Dukcapil, Himbara, dan tentu saja melibatkan OJK," ucap Muhadjir.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓