Pegawai KPK yang Lolos Tes Jadi ASN Dilantik pada 1 Juni 2021

Oleh Fachrur Rozie pada 11 Mei 2021, 13:13 WIB
Diperbarui 11 Mei 2021, 13:15 WIB
Tolak Revisi RUU KPK
Perbesar
Pegawai KPK membawa poster saat menggelar aksi di Lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksi menolak revisi UU KPK tersebut, mereka mengenakan baju serba hitam lengkap dengan masker penutup mulut dan membawa payung. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 1 Juni 2021, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.

"Betul, rencananya begitu (dilantik 1 Juni 2021)," ujar Bima saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2021).

Bima menyebut, pihaknya hanya akan melantik 1.274 pegawai KPK yang lolos TWK, sementara 75 pegawai yang tak lolos TWK bukan tanggung jawab pihaknya. Menurut Bima, 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK tanggung jawab pimpinan KPK.

"Keputusannya di Pimpinan KPK," kata Bima.

Bima mengatakan pihaknya hanya menetapkan nomor induk pegawai (NIP) ASN kepada pegawai yang lulus TWK. Nomor itu akan didaftarkan ke dalam penyimpanan data BKN.

"Menetapkan NIK ASN, ASN harus terdaftar dan masuk dalam daftar data base di BKN," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan pihaknya hanya mengumumkan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWS) terhadap 1.351 pegawai lembaga antirasuah sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Ghufron, dari 1.351 pegawai, 75 di antaranya tak lulus uji TWK tersebut. Namun Ghufron memastikan pihaknya tak pernah mengumumkan akan adanya pemecatan terhadap pegawai yang tak lulus uji TWK tersebut.

"Kami hanya mengumumkan hasil TWK, dan tidak ada pemecatan kepada siapapun pegawai KPK," ujar Ghufron saat dikonfirmasi, Minggu 9 Mei 2021.

2 dari 3 halaman

Tak Lempar Tanggung Jawab

Ilustrasi KPK
Perbesar
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Ghufron memastikan pihaknya bukan melempar tanggung jawab terkait hasil uji tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalani pegawai KPK sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu berkaitan dengan pernyataan yang menyebut KPK akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan RB untuk menentukan langkah terhadap 75 pegawai yang tak lulus TWK.

"Hal ini bukan kami melempar tanggung jawab, namun untuk menyamakan persepsi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tugas dibidang aparatur sipil negara," kata Ghufron.

Diketahui, beredar surat keputusan (SK) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil asesemen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Dalam SK itu disebutkan jika 75 pegawai yang tak lolos uji TWK akan dinonaktifkan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyayangkan beredarnya SK tersebut. Ali menyatakan pihak KPK akan mengecek keabsahan potongan surat yang ditandatangi Ketua KPK Firli Bahuri itu.

"Kami akan melakukan pengecekan keabsahan potongan surat tanpa tanggal dan cap kedinasan yang beredar tersebut. Saat ini KPK sedang berupaya untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dengan cermat agar bisa tepat waktu sesuai rencana," ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (9/5/2021).

Ali meminta kepada masyarakat agar tak mudah termakan isu yang belum diketahui kebenarannya. Ali berharap masyarakat mendapatkan informasi resmi dari KPK.

"Sekali lagi kami mengingatkan, agar media dan publik berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan secara kelembagaan oleh KPK baik lewat juru bicara maupun seluruh saluran komunikasi resmi yang dimiliki KPK," kata Ali.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓