BKN Bantah Ada Intervensi di Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Oleh Muhammad Radityo Priyasmoro pada 08 Mei 2021, 17:24 WIB
Diperbarui 08 Mei 2021, 17:24 WIB
KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017
Perbesar
Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono buka suara soal jenis tes wawasan kebangsaan atau TWK yang diujikan kepada para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Tes wawasan kebangsaan adalah salah satu syarat para pegawai KPK dalam assessment alih status menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN).

"Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menjaga independensi, maka dalam melaksanakan assessment tes wawasan kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dimaksud, digunakan metode Assessment Center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor," kata Paryono dalam keterangan resmi diterima Liputan6.com, Sabtu (8/5/2021).

Paryono merinci, pengertian multi-metode adalah sebuah metode assessment dengan menggunakan lebih dari satu alat ukur.

Menurut dia, dalam assessment ini, dilakukan tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB 68), penilaiaan rekam jejak (profiling), dan wawancara.

Kemudian untuk multi-asesor, lanjut dia, assessment dilakukan melibatkan asesor yang tidak hanya berasal dari BKN. Namun melibatkan asesor dari instansi lain yang telah memiliki pengalaman dan yang selama ini bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan.

"Kami libatkan seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD," jelas Paryono.

Paryono menambahkan, setiap tahapan assessment ini juga diobservasi oleh tim observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN. Ada dari Instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN.

"Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui assessor meeting," jelas dia soal tes pegawai KPK.

 

2 dari 3 halaman

Jamin Independensi

Paryono meyakini, dua metode dilakukan BKN telah menjamin bahwa tidak ada satu pun asesor atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak. Sehingga independensinya tetap terjaga.

"Dalam pelaksanaan assessment juga dilakukan perekaman baik secara video maupun audio untuk memastikan bahwa pelaksanaan assessment dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel," dia memungkasi.

Sebelumnya, tes wawasan kebangsaan KPK menuai polemik karena dari total pegawai yang diikutsertakan dalam assessment, 1.274 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan 75 orang lainnya tidak lolos.

Kendati jumlahnya jauh lebih sedikit, namun 75 peserta tersebut diduga kuat merupakan kelompok pegawai yang masih memiliki independensi kuat. Salah satunya penyidik senior Novel Baswedan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓