Puan Maharani Singgung soal Larangan Mudik Lebaran di Rapat Paripurna DPR

Oleh Delvira Hutabarat pada 06 Mei 2021, 12:36 WIB
Diperbarui 06 Mei 2021, 12:36 WIB
Puan Maharani Berikan Kuliah Umum di UI
Perbesar
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan Kuliah Umum pada Upacara Wisuda Program Vokasi, Sarjana, Magister, Profesi, Spesialis dan Doktor Tahun Akademik 2019/2020 di Balairung UI, Depok, Sabtu (1/2/2020). Acara ini bersamaan dengan Peringatan Dies Natalis UI Ke-70. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah menyiapkan dengan matang kebijakan terkait larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan tahun sidang 2020-2021.

Dia menjelaskan, terkait kebijakan tentang pelarangan mudik Lebaran tahun ini, pemerintah harus menyiapkan secara matang mekanisme dan sumber daya pendukungnya. Dia berharap masyarakat juga memahami larangan mudik dilakukan demi mencegah penularan Covid-19.

"Sehingga penerapan dan pengawasan di lapangan akan konsisten," kata Puan, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Politikus PDIP itu menyatakan akan terus mengawasi dan meminta petugas bekerja dengan disiplin, tegas. "Namun tetap humanis dan santun dalam menghadapi warga yang bersikeras ingin mudik," ujar Puan.

Dia juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan makanan pokok di seluruh daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Stabilitas harganya juga harus dijaga sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

 

2 dari 3 halaman

Lainnya

Pada rapat paripurna tersebut, Puan pun menyampaikan beberapa hal yang dinilainya perlu menjadi perhatian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR terkait, antara lain mengenai perkembangan terkini di beberapa kawasan India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, yang sedang menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19, berbagai bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, hingga peristiwa KRI Nanggala 402.

“Yang harus menjadi intropeksi untuk mempersiapkan sistem pertahanan negara yang andal, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas,” tandas Puan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓