Sukses

Tes ASN Pegawai KPK Libatkan BAIS hingga BNPT, Ini Penjelasan BKN

Bima menjelaskan tes wawancara dilakukan oleh Dinas Psikologi TNI AD untuk wawasan kebangsaan. Kemudian untuk asesor interview dilakukan dari BAIS, BNPT dan Pusat Intelijen Angkatan Darat (PusintelAD).

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan tes peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke ASN berbeda dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dia menjelaskan dalam level CPNS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) juga terdapat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Kalau ASN lain levelnya CPNS jadi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam SKD sudah memadai. Ini levelnya langsung Deputi, Direktur (KPK) dan lain-lain," kata Bima saat dihubungi merdeka.com, Rabu (5/5/2021).

Sementara Dalam Peraturan KPK No.1/2021 pada Bab 3 tentang Mekanisme Pengalihan dan Penyesuaian pada pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan BKN.

Bima menjelaskan asesmen atau tes wawancara dilakukan oleh Dinas Psikologi TNI AD untuk wawasan kebangsaan. Kemudian untuk asesor interview dilakukan dari BAIS, BNPT dan Pusat Intelijen Angkatan Darat (PusintelAD).

"Karena mereka yang siap dengan asesor untuk wawancara 1.350an orang," ungkapnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tes Setingkat Eselon Baru Pertama Kali Dilakukan

Bima juga menjelaskan tidak ada kekhususan dalam asesmen yang dilakukan untuk pegawai KPK. Sebab menurut dia baru kali ini diadakan tes setingkat eselon bukan level CPNS.

"Bukan khusus, karena memang baru pertama kali ini diadakan untuk level atas (eselon) bukan entry level (CPNS)," bebernya.

Sementara itu dia juga menjelaskan alasan mengapa penyusun soal TWK menggunakan Indeks Moderasi Bernegara (IMB) milik TNI AD. Sebab IMB68 kata Bima sudah siap untuk dilaksanakan.

"Jadi tidak ada yang spesial, kenapa IMB68, karena saat itu tes yang paling siap untuk dilaksanakan," ungkapnya.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.