Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat Pastikan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Oleh Delvira Hutabarat pada 19 Apr 2021, 17:33 WIB
Diperbarui 19 Apr 2021, 17:33 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono
Perbesar
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menanggapi ditolaknya hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, di DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3/2021). AHY juga meminta kader partainya untuk tak euforia berlebihan, meski kepengurusan kubu Moeldoko telah ditolak. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Demokrat tetap memastikan berada di luar pemerintahan setelah ada wacana reshuffle kabinet yang semakin berhembus kencang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan hal ini sejalan dengan pernyataan ketum partainya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

Dia menyebut Demokrat akan menjadi pengawas pemerintah dan menjadi penyeimbang. "Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," ungkap Herzaky.

Sementara itu, Herzaky menegaskan bahwa Reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden, bukan ranah Partai.

"Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana," kata Herzaky.

 

2 dari 3 halaman

Ngabalin Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara saat ditanya kabar reshuffle kabinet pada pekan ini. Terlebih pada hari Rabu 21 April 2021.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sering memilih Rabu Pon atau Rabu Pahing berdasarkan penanggalan kalender Jawa untuk melakukan perombakan kabinet. Pada Rabu 21 April 2021, itu jatuh pada pasaran Pahing.

"Soal waktu kalau sudah ada jadwal, pasti saya kabari, sabar," kata Ngabalin saat dikonfirmasi, Senin (19/4/2021).

Menurutnya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Dia mengaku, tidak tahu menahu terkait siapa sosok yang akan digeser atau digantikan.

"Semua menjadi hak presiden," singkat Ngabalin.

Saat disinggung soal isu pergantian seorang di kabinet berinisial M, dirinya tidak mengetahui. Dirinya menegaskan, isu tersebut bukan dari mulutnya.

"Bukan pernyataan saya yang mengatakan inisial itu," kata Ngabalin.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓