Polda Metro Jaya Akan Kandangkan Kendaraan yang Langgar Larangan Mudik

Cegah Warga Mudik, Polres Bogor Dirikan Pos Pengawasan — Polantas Polres Bogor memeriksa surat domisili pengemudi mobil yang melintasi Pos Pengawasan Larangan Mudik di Cigombong, Bogor, Rabu (29/4/2020). Polres Bogor terus melakukan penyekatan mencegat pemudik sekaligus PSBB mengantsipasi penyebaran virus Covid-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Ditlantas Polda Metro Jaya bakal memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang membuka jasa travel gelap selama kebijakan larangan mudik diberlakukan.

Apabila berani melanggar, kendaraan yang tertangkap akan dikandangkan sampai masa pelarangan mudik berakhir.

Naik 4 Kali Lipat, Pelita Air Angkut 43.614 Penumpang saat Arus Balik Lebaran 2024
Konsumsi BBM Pertamax Naik 18,1% di Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024
STNK Bisa Diblokir, Pemilik Kendaraan yang Kena Tilang Ganjil Genap di Arus Mudik Diminta Konfirmasi

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengaku, pihaknya akan menyiapkan 31 pos pengamanan yang tersebar di beberapa ruas jalan tol, arteri, dan jalur tikus untuk menghalangi para pemudik.

Selama penerapan larangan mudik, petugas yang ditempatkan di posko pengamanan bakal memfilter kendaraan yang keluar-masuk selama 24 jam nonstop.

"Kami jaga selama 14 hari, 24 jam nonstop," kata dia di Bekasi, Sabtu (17/4/2021).

Sambodo menyampaikan, kendaraan yang kedapatan melanggar kebijakan larangan mudik akan diberikan sanksi dengan putar balik.

"Nanti di sini ada posnya , semua yang lewat akan kita periksa, kalau dia nggak punya SIKM kita putar balik," ucap dia.

"Kalau kendaraan pribadi yang digunakan memungut bayaran berarti itu namanya travel gelap ada Pasalnya 308 UULAJ. Kalau kendaraan yang tidak digunakan untuk peruntukannya misalnya kendaraan truk untuk ngangkut orang itu Pasal 303 UULAJ. Kendaraan barang untuk nyangkut penumpang. Semua penindakan itu akan kita sita kendaraannya dan baru kita pulangkan setelah 17 Mei 2021," papar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk melarang Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, hingga pegawai BUMN untuk mudik. Hal tersebut kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu diputuskan pada rapat terbatas yang digelar hari ini.

2 dari 2 halaman

Berkoordinasi dengan Dishub

Terkait hal ini, Ditlantas juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk menindak perusahaan travel yang nekat beroperasi di tengah aturan larangan mudik.

"Kalau misalnya dia usaha yang beriizin misalnya bus kan sudah dibilang tidak boleh jalan tapi dia jalan itu ada sanksi dari Dinas Perhubungan. Apa sanksi dari teguran atau pencabutan atau sanksi lain" tandas dia.

Penampakan Antrean Panjang Kendaraan Pemudik Menuju Pelabuhan Merak Banten

Petugas pemadam kebakaran melakukan penyiraman air ke tenda para pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Banten, Minggu (7/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Calon pemudik menunggu kedatangan bus untuk berangkat ke kampung halaman di terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (6/4/2024). (merdeka.com/Imam Buhori)

Larangan Mudik
Publik
Pemerintah melarang masyarakat mudik menjelang Hari Raya Idulfitri untuk mengurangi penyebaran virus corona (Covid-19).
Lihat Selengkapnya
Larangan Mudik
Mudik
Peristiwa
Mudik menurut KBBI adalah pulang ke kampung halaman.
Lihat Selengkapnya
Mudik
Polda Metro Jaya
Mudik 2021
Mudik Lebaran 2021
Travel Gelap