Direktorat KIAL Gelar Survei untuk Pembangunan Zona Integrasi

Oleh Reza pada 15 Apr 2021, 13:59 WIB
Diperbarui 15 Apr 2021, 13:59 WIB
Direktur KIAL Syarif Hidayat
Perbesar
Direktur KIAL Syarif Hidayat

Liputan6.com, Jakarta Guna meningkatkan pelayanan dan mencegah praktek korupsi dalam sebuah instansi, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga (KIAL) menggelar survei pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Survey yang dilaksanakan pada Kamis, 15 April 2021 ini mengajak setidaknya 90 peserta dari berbagai steakholder dan masyarakat. Survei tersebut dilakukan secara virtual melalui video conference.

Direktur KIAL Syarif Hidayat mengatakan bahwa saat ini Direktorat KIAL tengah membentuk tim dan mekanisme untuk sosialisasi melalui berbagai media, salah satunya media sosial dan melakukan sosialisasi secara eksternal.

"Kami juga sudah melakukan public campaign secara berkala tentang pengendalian gratifikasi. Tidak henti hentinya kita sampaikan tentang pengendalian gratifikasi dan penguatan nilai-nilai keuangan di mana salah satunya termasuk adalah dari sisi pengendalian gratifikasi dan integritas," ujar Syarif dalam keterangan melalui video conference, Kamis (15/4/2021).

Mengenai ZI, lanjut Syarif bahwa untuk mencapai zona integritas WBK dan WBBM seluruh pegawai Dit. KIAL secara langsung dan tidak langsung menjadi role model dalam pelaksanaan nilai-nilai organisasi. Direktorat KIAL juga telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.

 

Prestasi Direktorat Kepabeanan
Perbesar
Prestasi Direktorat Kepabeanan

Dalam menjalankan program tersebut, Direktorat KIAL telah melakukan berbagai inovasi. Salah satunya dengan pengalihan layanan ke digital dan sistem pendukung layanan lainnya.

“Sejak Maret tahun lalu karena adanya pandemi maka kita diarahkan untuk melakukan social distancing maka kita mulai melakukan perubahan layanan ke digital," ujar Syarif. 

Syarif melanjutkan Tujuan dari survei ini terdapat dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

(*)