Dipecat dari Ketua DPC, Kader PKB Jeneponto Dukung Kudeta Muhaimin Iskandar

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam muscab DKI Jakarta. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Mappatunru mengaku diberhentikan menjadi Ketua DPC PKB Jeneponto oleh DPW Sulawesi Selatan. Andi mengaku dipecat tanpa alasan yang jelas. Padahal, dia merupakan Ketua DPC Jeneponto periode 2017-2022.

Atas dasar pemecatannya itu, Andi menyatakan dirinya dan beberapa Ketua DPC lainnya siap menggelar Muktamar Luar Biasa untuk mengganti posisi Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.

"Ya, Muktamar Luar Biasa itu kita sepakat agar mengembalikan PKB ke jalan yang benar, yang sesuai dengan AD/ART partai," ujar dia saat dikonfirmasi, Kamis (15/4/2021).

Dia menyebut, Anggara Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB ini harus dikembalikan kepada AD/ART awal saat PKB masih dipimpin Abdurrahman Wahid alias Gusdur.

"Saya kira begini, cara untuk mengevaluasi pimpinan kan dengan cara Muktamar Luar Biasa, kalau dianggap dalam hal ini ketua umum bersama dengan teman-temannya dianggap keluar dari AD/ART, maka tentu sangat dimungkinkan untuk diperingatkan agar kembali ke AD/ART. Sehingga PKB ke depan tidak dianggap gimana-gimana," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pada muktamar kali ini, Ketum PKB Muhaimin Iskandar kembali terpilih sebagai ketua umum.

2 dari 2 halaman

Perubahan Cara Pemiluhan Ketua DPC

Dia menyebut, AD/ART PKB diubah saat Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan di Bali. Dalam Muktamar Luar Biasa di Bali itu mengubah cara pemilihan Ketua DPC.

"Menurut saya hasil Muktamar Bali kemarin yang mengubah AD/ART Muktamar Surabaya itu disebutkan bahwa pemilihan ketua DPW dipilih oleh DPC, untuk (pimpinan) DPC dipilih oleh DPAC. Itu AD/ART sejak Gusdur dirikan partai ini, dan di Muktamar Bali diubah, untuk pemilihan ketua wilayah tidak lagi dipilih oleh DPC, tetapi DPC harus mengusulkan lima nama maksimal dan dikirim ke wilayah dan wilayah menyaring dan dikirim ke DPP, nanti DPP yang menentukan. Tapi yang terjadi kemaren DPAC tidak mengusulkan, tiba-tiba digantikan," kata dia.

Dia menyebut, di Sulawesi Selatan setidaknya ada 11 DPC yang diberhentikan secara sepihak, masa kerja habis tahun 2022 namun diberhentikan di tahun 2021 ini. Bahkan, menurut dia, di luar Sulawesi Selatan banyak kader yang bernasib serupa.

"Saya dengar ada di Lampung, Karawang, di Papua, ada banyaklah mereka diberhentikan, menurutnya hal yang terjadi dengan diri saya bukan hanya terjadi dengan saya sendiri, tapi ada beberapa di daerah lain," kata dia.

Anies-Muhaimin Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi