Mensos Risma Akan Buka Data Penerima Bansos, Warga Bisa Langsung Koreksi

Oleh Lizsa Egeham pada 13 Apr 2021, 12:57 WIB
Diperbarui 13 Apr 2021, 12:57 WIB
risma
Perbesar
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat berada di lokasi bencana gempa Sulawesi Barat. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan pihaknya akan membuka data penerima bantuan sosial (bansos). Adapun tranparansi data ini agar nantinya masyarakat dapat mengecek langsung siapa saja penerima bansos.

"Mudah-mudahan, pertengahan bulan ini, kami bisa buka data (penerima bansos) itu sehingga data itu bisa transparan, bisa dilihat oleh siapapun masyarakat di Indonesia," kata Risma dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi di Youtube StranasPK Official, Selasa (13/4/2021).

Dia mengaku ingin agar data penerima bansos dapat dilihat secara transparan oleh semua masyarakat. Dengan begitu, nantinya masyarakat dapat langsung mengoreksi apabila ada penerima bansos yang tak layak mendapat bantuan.

"Jadi misalkan 'tetangga saya tidak layak mestinya dia menerima bantuan, tapi kenapa disitu ada'. Nah, yang mengoreksi adalah masyarakat. Masyarakat bisa mengoreksi terhadap data yang ada di Kementerian Sosial," jelasnya.

Risma menyebut pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri memadankan data penerima bantuan. Atas bantuan pemda dan Kemendagri, kata dia, seluruh bantuan yang diberikan Kemensos di Maret dan April 2021 sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2 dari 3 halaman

Perbarui Penerima Bansos

Namun, dia meminta pemerintah daerah juga terus memperbaharui data penerima bansos. Risma menilai data penerima bansos harus diperbaharui setiap bulannya agar bantuan tepat sasaran.

"Pemda juga bisa mengupdate. Karena tidak bisa data itu selamanya tetap karena ada yang meninggal, pindah rumah dan sebagainya yang selalu harus dilakukan updating data setiap bulan, itu yang kita upayakan," tutur Risma.

Disamping itu, dia mengungkapkan seluruh operasional di Kemensos akan menggunakan sistem elektronik. Hal ini untuk mencegah dan menutup celah terjadinya praktik korupsi.

"Kita mencoba bagaimana pencegahan itu bisa dihilangkan atau dihindiri dengan suatu sistem. Karena itu, saya mencoba di Kementerian Sosial ini, Insya Allah akan kami launching bulan Mei, itu kami akan seluruhnya opersional kami menggunakan elektronik," ujar Risma.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓