4 Hal Terkait SBY Daftarkan Hak Paten Nama Partai Demokrat

Oleh Devira Prastiwi pada 13 Apr 2021, 06:36 WIB
Diperbarui 13 Apr 2021, 06:36 WIB
Pidato Politik SBY Sebagai Ketum Demokrat
Perbesar
Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tiba menghadiri Kongres ke V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). SBY akan digantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang telah mendapatkan dukungan 93 persen dari pemegang hak suara Demokrat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendaftarkan merek Partai Demokrat atas nama pribadinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kabar tersebut dibenarkan Kabag Humas DJKI Kementerian Hukum dan HAM Irma Mariana.

"Memang benar kami menerima pengajuan permohonan merek Partai Demokrat. Saat ini permohonan tersebut berstatus publikasi atau berada dalam tahapan pengumuman," ujar Irma dalam keterangannya, Senin, 12 April 2021.

Rupanya, langkah SBY tersebut ditanggapi pendukung Partai Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua. Dia menilai, hal tersebut adalah langkah yang salah kaprah.

"Jadi daftarin logo partai ini seperti salah kaprah," kata Max saat dihubungi Liputan6.com.

Berikut 4 hal terkait SBY yang mematenkan merek Partai Demokrat atas nama pribadinya dihimpun Liputan6.com:

 

2 dari 7 halaman

Sudah Didaftarkan ke Kemenkumham

Presiden Jokowi dan SBY mengenakan baju batik
Perbesar
Presiden Jokowi dan SBY mengenakan baju batik

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendaftarkan merek Partai Demokrat atas nama pribadinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Kabag Humas DJKI Kementerian Hukum dan HAM Irma Mariana membenarkan hal tersebut.

"Memang benar kami menerima pengajuan permohonan merek Partai Demokrat. Saat ini permohonan tersebut berstatus publikasi atau berada dalam tahapan pengumuman," ujar Irma dalam keterangannya, Senin, 12 April 2021.

 

3 dari 7 halaman

Tahap Pemeriksaan

Bikin Baper, Ini Arti Klub Voli dan Cafe 'Lavani' Milik SBY
Perbesar
Bikin Baper, Ini Arti Klub Voli dan Cafe 'Lavani' Milik SBY (Sumber: Instagram/lavani.forever/Twitter/@taraafz)

Irma mengatakan, permohonan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu akan masuk ke tahap pemeriksaan. Pemeriksaan ini akan menentukan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak.

"Saat ini dalam tahap publikasi dari tanggal 25 Maret s/d 25 Mei 2021. Setelah publikasi akan masuk ke tahap substantif atau pemeriksaan, tahap ini yang akan menentukan merk ini ditolak atau diterima," kata Irma.

SBY mengajukan permohonan ini pada 18 Maret 2021. Proses pemeriksaan permohonan SBY ini akan berlangsung selama 150 hari.

"Proses pemeriksaan ini sendiri adalah 150 hari," jelas Irma.

 

4 dari 7 halaman

Ditanggapi Kubu Moeldoko

Politisi Senior Partai Demokrat Tetap Dukung Koalisi Prabowo-Sandi
Perbesar
Politisi senior Partai Demokrat (PD) Max Sopacua (tengah) didampingi politisi-politisi senior PD lainnya yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) memberikan keterangan pers terkait koalisi Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pendukung Partai Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua menilai langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendaftarkan logo Partai Demokrat ke Kemenkumham adalah langkah yang salah kaprah.

"Jadi daftarin logo partai ini seperti salah kaprah," kata Max saat dihubungi Liputan6.com.

Max menjelaskan, salah kaprah dimaksud karena sebenarnya tanpa didaftarkan terpisah pun, lambang partai sudah menjadi satu kesatuan perangkat kepartaian yang terlisensi oleh akta notaris.

"Jadi daftarkan lambang saya rasa tidak perlu karena sudah masuk dalam perangkat partai yang dinotariskan, karena yang dimaksud perangkat partai ya itu termasuk lambang logo bendera," jelas dia.

"Lama-lama gedung juga didaftarkan sebagai milik pribadi," ujar Max.

Terkait proses di Kemenkumham usai lambang tersebut didaftarkan, Max mempersilakan saja hal tersebut dilakukan sesuai ketentuannya.

"Silakan saja dikaji Kemenkumham, tapi ya tidak biasanya dan tidak lazim ada orang mendaptarkan (lambang) parpol," dia menandasi.

 

5 dari 7 halaman

Bagaimana Partai Lain?

7 Parpol Usung Pasangan Muhamad-Saraswati di Pilkada Tangsel
Perbesar
Sebanyak tujuh partai politik mendeklarasikan dukungan nya kepada pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Muhamad dan Rahayu Saraswati, di Serpong, Kota Tangsel, Selasa (18/8/2020). (Foto:Liputan6/Pramita Tristiawati)

SBY mendaftarkan merek Partai Demokrat atas nama pribadinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pengajuan merek Partai Demokrat itu dilakukan pada 18 Maret 2021. Dan diterima permohonanya oleh pihak Kemenkumham seharinya.

Dilansir dari laman pdki-indonesia.dgip.go.id Kemenkumham oleh Liputan6.com, Senin (12/4/2021) partai seperti Golkar juga mendaftarkan mereknya di Kemenkumham.

Yang berbeda dengan SBY, logo Golkar yang berlambang pohon beringin itu tercatat dimiliki oleh DPP Partai Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Jakarta.

Partai Gerindra juga mendaftarkan ke Kemenkumham. Logo kepala burung garuda itu juga dimiliki oleh DPP Gerindra di Jalan Harsono No 54 Ragunan, Jakarta Selatan. Masa berlaku merek logo itu hingga 4 Oktober 2027 dan dapat diperpanjang.

Partai PDI Perjuangan juga mendaftarkan logo banteng bermoncong putihnya ke Kemenhumkam. Seperti dua partai yang diatas, logo itu dimiliki oleh DPP PDI Perjuangan dengan alamat kantor Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat. Merek logo PDIP terdaftar di Kemenkumham hingga 16 Juli 2028 dan bisa diperpanjang setelahnya.

6 dari 7 halaman

Singgasana Demokrat Terbelah Dua

Infografis Singgasana Demokrat Terbelah Dua
Perbesar
Infografis Singgasana Demokrat Terbelah Dua (Liputan6.com/Triyasni)
7 dari 7 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓