Koalisi Masyarakat Desak Anies Baswedan Buka Adendum Kerja Sama Swastanisasi Air

20160603-Warga Tolak Swastanisasi Air Jakarta-Mahkamah Agung Jakarta — Poster "Tolak Swastanisasi Air" saat sejumlah massa menggelar aksi menolak swastanisasi perusahaan pengelolaan air, di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (3/6). Mereka meminta MA memutus secara adil dan bijak hak atas air. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuka adendum (perubahan) atas perjanjian kerja sama swastanisasi air Jakarta untuk transparansi. Swastanisasi air telah dilegalkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 891 tahun 2020.

"KMMSAJ sebelumnya mengajukan informasi publik atas Kepgub tersebut namun mengalami penolakan dengan alasan yang berubah-ubah. Dengan begitu, patut diduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memperpanjang perjanjian kerja sama dengan swasta yang menyangkut akses air bersih 10 juta warga Jakarta," kata perwakilan KMMSAJ, Nelson Nikodemus Simamora dalam rilis daring, Minggu (11/4/2021).

Nelson menyebut pada Desember 2020 silam, Anies mengumumkan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta.

Mengetahui hal tersebut, menurut Nelson, KMMSAJ telah mengajukan permohonan informasi publik tentang apa sebenarnya isi dari Adendum (Perubahan) Perjanjian Kerja Sama Swastanisasi Air Jakarta tersebut.

“Namun kami mendapat penolakan (Anies Baswedan) melalui jawaban Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI dengan alasan adendum terkait masih dalam proses kajian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP) atas permintaan KPK,” kata Nelson.

Saksikan Video Berikut Ini:

Swastanisasi pengelolaan air di Jakarta sudah berlangsung sejak tahun 1998. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengambil pengalolaan air dari pihak swasta karena perkembangannya dianggap tidak sesuai harapan.bil pengalolaan air dari pihak swast...

2 dari 2 halaman

Mengajukan Keberatan

Berkostum 'Sampah', Warga Tolak Swastanisasi Air — Aktivis Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta membentangkan spanduk saat menggelar aksi Menolak Swastanisasi Air Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/3/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

KMMSAJ lantas mengajukan keberatan kepada atasan PPID namun mendapat jawaban yang berubah-ubah.

"Tanggapan keberatan informasi publik ini justru semakin menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan kepgub abal-abal yang tidak memiliki dasar yang jelas. Kepgub beserta addendum tersebut bertentangan dengan hukum, hak asasi manusia, dan nalar publik, karena: Pertama, adendum tersebut sudah final karena sudah disahkan melalui Kepgub 891 Tahun 2020," tegasnya.

Kawasan Kota Tua Jakarta Masih Jadi Lokasi Favorit Warga Habiskan Libur Panjang

Para peserta memegang plakat saat mereka berbaris di jalan menjelang Hari Bumi pada 22 April, hari kesadaran lingkungan tahunan, di Jakarta pada 21 April 2024. (Yasuyoshi CHIBA/AFP)

Warga saat berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (21/4/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jakarta
Kota
Jakarta adalah Ibu Kota Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Jakarta
Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
Swastanisasi Air