Sukses

Ditanya soal Demokrat, Moeldoko: Jangan Ikut-Ikutan Primitif

Dia mengaku hanya mau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan menjawab saat dicecar pertanyaan soal internal Partai Demokrat. Dia pun meminta awak media yang bertanya untuk tak ikut-ikut bersikap primitif.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menyampaikan penjelasan soal pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (9/4/2021).

"Jangan ikut ikutan primitif," ucap Moeldoko kepada wartawan.

Dia mengaku hanya mau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Terlebih, Moeldoko juga berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Ini kantor kepresidenan, tanya yang berkaitan dengan kerja-kerja KSP," tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan penolakan hasil KLB Deli Serdang oleh Partai Demokrat kubu Moeldoko. Sejumlah pergurus Demokrat KLB pun berencana menggugat keputusan itu ke PTUN.

Sedangkan, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersyukur kepengurusan KLB Demokrat ditolak. Dia berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena hukum sudah ditegakkan dengan adil.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini," kata AHY dalam konferensi pers, Rabu (31/3/2021).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tak Ada Dualisme

Dia juga berterima kasih kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal polisi Listyo Sigit Prabowo, dan unsur pemerintah lainnya.

AHY mengatakan keputusan pemerintah tersebut menegaskan bahwa tak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat dan dirinya adalah Ketua Umum yang sah berdasarkan AD/ART.

"Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono," jelasnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.