Anies: Pemimpin Harus Punya Gagasan untuk Intoleransi terhadap Korupsi

Oleh Liputan6.com pada 09 Apr 2021, 06:36 WIB
Diperbarui 09 Apr 2021, 06:37 WIB
Anies Baswedan
Perbesar
Rencana pembukaan bioskop, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegaskan pelaku usaha bioskop harus patuhi protokol kesehatan saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (26/8/2020). (Dok Tim Komunikasi Publik Satgas COVID-19)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, seorang pemimpin seharusnya memiliki rangkaian jenjang berupa gagasan, narasi, dan aksi. Dengan tiga jenjang tersebut, justru memudahkan Pemprov mengendalikan perilaku korupsi.

"Ini juga yang kita lakukan ketika menghadapi praktik korupsi jadi satu sisi kita siapkan sistem yang baik, satu sisi kita siapkan pencegahan yang baik, tapi kita juga akan selalu menghadapi situasi di mana kreativitas itu muncul," kata Anies saat menyampaikan sambutan dalam diskusi virtual, Kamis (8/4/2021).

Anies menjelaskan alasan seorang pemimpin perlu memiliki tiga gagasan sebagai formulasi apik untuk menekan perilaku rasuah. Melalui gagasan, seorang pemimpin akan membentuk satu sistem tepat mengendalikan angka korupsi.

Dengan sistem yang dibangun, kata Anies, perlu ada narasi sebagai penguat bahwa pemerintahan tersebut tidak mentolerir kasus korupsi. Sebab, menurutnya, pemerintah telah membuat sistem sebagai standar ada tidaknya perilaku korupsi oleh para abdi negara.

"Bila ada kejadian (korupsi) misalnya, maka langkah yang dilakukan Pemprov sederhana. Yang bersangkutan diberhentikan, diganti, proses hukum dijalankan, dan tidak ada toleransi sedikitpun kepada siapapun yang terlibat dalam praktek ini, khususnya di Jakarta," jelasnya.

 

2 dari 3 halaman

3 Penyebab Korupsi

Anies menyebutkan sistem yang dibentuk Pemprov DKI melihat penyebab terjadinya kasus korupsi. Pertama, karena kebutuhan. Kedua, keserakahan. Ketiga karena sistem.

Dari ketiga masalah itu, kata Anies, pihaknya telah membentuk solusi menyesuaikan potensi penyebab korupsi, agar ketika seorang pejabat publik melampaui standar dari sistem tersebut secara tegas dapat segera diberhentikan.

"Kalau taat pada sistem harusnya aman," ujarnya.

 

Reporter: Yunita Amalia/Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓