Dewas KPK Masih Tunggu Jokowi soal Pengganti Artidjo Alkostar

5 Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi — Artidjo Alkostar (kiri) menandatangani nota pelantikan sebagai Dewan Pengawas KPK disaksikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Upacara pelantikan Dewan Pengawas KPK dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pengganti anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar yang meninggal pada 28 Februari 2021.

Tumpak menyebut, pada 2 Maret 2021 pihaknya sudah berkirim surat kepada Jokowi terkait pengganti Artidjo Alkostar di Dewas KPK.

"Mengenai pengganti Pak Artidjo, kami sudah sampaikan ke Presiden, karena akan ditentukan oleh Presiden dalam Keppres. Kita belum dapat surat keputusan, sedang berproses dan saya belum tahu calonnya siapa," ujar Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/4/2021).

Tumpak menyatakan, pihaknya sangat menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait pengganti Artidjo Alkostar. Sebab dalam Pasal 37A Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan jika ketua dan anggota Dewas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.

"Kami juga merasa semakin cepat semakin baik, kami juga enggak bisa mendesak (Jokowi) juga," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Artidjo Alkostar bukan orang sembarang, ia menorehkan karir profesional di dunia hukum sepanjang hidupnya.

2 dari 2 halaman

Mekanisme pergantian anggota Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, untuk menunjuk pengganti Artidjo Alkostar merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut Ghufron, mekanisme pergantian anggota Dewas KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK.

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, PP tersebut menjelaskan bahwa ketua dan anggota Dewas berhenti atau diberhentikan apabila meninggal dunia.

"Maka status anggota Dewas tersebut diberhentikan," ujar Ghufron saat dikonfirmasi, Selasa (2/3/2021).

Dalam Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa atas kekosongan jabatan anggota Dewas, maka Ketua Dewas harus menyampaikannya kepada Presiden paling lama 3 hari. Ghufron mengatakan ketua dan anggota Dewas ditunjuk dan diangkat untuk pertama kali oleh Presiden.

"Dari uraian di atas pergantian antar waktu anggota Dewan Pengawas KPK, ditunjuk dan diangkat oleh Presiden," kata dia.

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Dewas KPK
Dewan Pengawas KPK
Artidjo Alkostar