Muhammadiyah Tegaskan Tak Ada Kaitan dengan Ponpes Ibnul Qayyim yang Digeledah Densus 88

Jelang Pilkada Serentak PP Muhammadiyah Keluarkan Pernyataan-Jakarta- Helmi Fithriansyah-20170213 — Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti (kanan) membacakan pernyataan sikap PP Muhammadiyah terhadap Pilkada Serentak 15 Februari di Jakarta, Senin (13/2). Ada tujuh butir pernyataan sikap PP Muhammadiyah. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Yogyakarta tak ada hubungan struktural dengan organisasinya. Hal ini menyusul seruan dari pihak yang mengatasnamakan Himpunan Aktivis Muda Muhammadiyah untuk menggelar aksi merespons penggeledahan Pondok Pesantren Ibnul Qayyim yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88.

"Informasi yang saya terima dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan LP2M PP. Muhammadiyah, Pondok Pesantren Ibnul Qayyim tidak ada hubungan organisasi dan kepemilikan dengan Muhammadiyah," terang Mu'ti dalam akun Instagram pribadinya, dikutip pada Selasa (6/4/2021).

"Dalam struktur Muhammadiyah tidak dikenal organisasi Himpunan Aktivis Muda Muhammadiyah. Kalau ada ajakan aksi oleh himpunan tersebut jelas tidak ada hubungan dengan Muhammadiyah," sambungnya.

Ia pun meminta warga Muhammadiyah untuk waspada dengan upaya hasutan dan adu domba di tengah situasi seperti ini.

"Masyarakat dan khususnya warga Muhammadiyah hendaknya bersikap kritis dan arif terhadap berbagai hasutan dan upaya adu domba dari orang-orang yang berusaha memancing di air keruh," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Umat Islam juga dihimbau untuk saling memaafkan pada bulan syakban terlebih jelang memasuki bulan Ramadan.

2 dari 2 halaman

Minta Densus 88 Tak Sembrono

Ia pun meminta Densus 88 agar tidak sembrono dalam mengusut dugaan tindak kejahatan terorisme.

"Jajaran Densus 88 seharusnya bekerja profesional, tidak gegabah, dan unjuk kekuasaan dengan melanggar aturan. Kepala Densus seharusnya menindak tegas apabila terdapat anggota yang melanggar aturan, prosedur, dan kode etik," pungkas Mu'ti.