Sukses

Demokrat Kubu AHY Klaim Tak Pernah Tuding Jokowi Dalam Kekisruhan Partainya

Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim tak pernah menuding Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlibat dalam kekisruhan partainya.

Liputan6.com, Jakarta Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim tak pernah menuding Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlibat dalam kekisruhan partainya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

"Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah usaha mencatut nama Bapak Presiden," Kata Herzaky dalam pesan singkat, Sabtu (3/4/2021).

Karena itu, dia enggan menuruti banyak pihak yang meminta Demokrat kubu AHY meminta maaf kepada Jokowi. Menurutnya, Demokrat KLB Deli Serdang yang harus meminta maaf.

"Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden," ungkap Herzaky.

Dia pun lantas menyindir Demokrat kubu Moeldoko yang membuat pemerintah, khususnya pejabat Kemenkumham disibukan dengan urusan ini. Bahkan, juga menyinggung Moeldoko sendiri, yang notabenenya sebagai KSP.

"Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius," kata Herzaky.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pernyataan Kubu AHY ke Jokowi

Sebelumnya, dalam kisruh partai berlambang bintang mercy ini, beberapa kader Demokrat kubu AHY sempat menyinggung nama Jokowi. Salah satunya datang dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat itu, dirinya yakin bahwa Presiden Jokowi bijaksana dalam menanggapi kisruh yang dihadapi Partai Demokrat.

"Saya percaya Presiden Jokowi miliki integritas dan kearifan dalam menyikapi pendongkelan Partai Demokrat yang sah ini. Saya percaya bahwa pemerintah akan bertindak adil serta menegakkan hukum yang berlaku baik institusi kita, UUD 1945 dan UU Parpol maupun AD/ART Partai Demokrat yang secara hukum mengikat," kata dia.

Lalu ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meyakini Presiden Jokowi tidak akan tinggal diam. Sebagai pemimpin negara, Presiden Jokowi dipercaya Ibas masih memiliki hari nurani untuk melihat kebenaran.

"Pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah," kata Ibas.

Padahal pada 4 Februari 2021, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut pihak Istana telah menerima surat dari AHY. Namun, tidak akan membalas surat tersebut sebab itu adalah masalah internal Partai Demokrat.

"Kami rasa, kami tidak perlu menjawab surat tersebut. Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART," jelas Pratikno.

 

Reporter: Intan Umbari

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.