Special Content: Butuh Tak Sekadar Senjata untuk Tumpas Teroris

Pada peristiwa ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar 28 Maret lalu, polisi dinilai kecolongan oleh aksi terorisme. Anggota Komisi III DPR RI, Rudy Mas’ud, meminta polisi meningkatkan kewaspadaan agar aksi serupa tidak terulang.

"Saya meminta kepada Kapolri untuk memerintahkan seluruh jajaran untuk Polda meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai kecolongan atas aksi terorisme bom bunuh diri seperti hari ini," kata Rudy dalam pernyataan resminya, Senin (29/3/2021).

Dia berharap kelompok teroris yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri itu ditindak tegas. Rudy mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama sekaligus memerangi terorisme.

"Ini kembali terjadi di tengah masyarakat kita. Siapapun pelaku aksi bom bunuh diri itu, sangat tidak manusiawi," imbuhnya.

Di sisi lain, Badan Intelijen Negara (BIN) menepis anggapan bahwa pihaknya kecolongan atas peristiwa bom bunuh diri di gerbang Gereja Katedral Makassar. Menurut Deputi VII BIN, Wawan Purwanto mengatakan, jaringan JAD sudah dipantau pihaknya sejak 2015. Penangkapan di awal 2021 terhadap terduga teroris kelompok kajian Villa Mutiara di Makassar oleh Tim Densus 88 juga merupakan informasi dari BIN.

Wawan mengungkapkan, kelompok JAD di Sulawesi Selatan masih banyak jumlahnya dan mereka mampu merekrut anggota baru untuk didoktrin melakukan apa yang mereka sebut aksi amaliah. Dia menyatakan, dua pelaku bom bunuh di Makassar sesungguhnya berstatus dalam pengejaran oleh aparat keamanan.

"Menjelang Ramadan ini sangat perlu diwaspadai karena mereka menilai melakukan amaliyah saat yang tepat agar dapat pahala banyak. Masih ada beberapa (anggota JAD) yang belum tertangkap dan terus dalam pengejaran," terang Wawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/3/2021).

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo angkat bicara soal munculnya anggapan bahwa aparat kecolongan terkait bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Agus berpendapat, mendeteksi kapan terjadinya aksi terorisme bukan hal yang mudah dilakukan, termasuk oleh aparat.

"Saya melihat saja untuk menduga kapan teror itu muncul, di mana dan bilamana, itu tidak mudah. Oleh karena itu sangat bergantung kepada pemantauan sebelum kejadian itu terjadi. Dan saya hanya melihat bahwa kita tidak bisa berdoa agar keadaan itu semua seperti yang kita inginkan. Tetapi kita mengukur efektivitas dari penanganan fungsi itu, dari kecepatan dan efektivitas respons setelah terjadi," papar Agus Widjojo ketika dihubungi Liputan6.com

"Dan seperti yang kita lihat sekarang ini. Dalam jangka waktu 24 jam, maka sudah bisa dilacak, siapa pelaku-pelakunya dan dalam jaringan apa. Itu yang saya jadikan kriteria bahwa instansi fungsional kita sudah cukup efektif untuk menangani, baik itu pencegahan maupun penindakan atas terjadinya kejadian-kejadian teror ini," tambahnya.

Jika sebelumnya warga asing kerap menjadi sasaran, belakangan rumah ibadah dijadikan teroris sebagai tempat melakukan aksinya kejamnya. Menurut Agus Widjojo, salah satu penyebabnya bisa jadi karena situasi pandemi COVID-19.

"Jika dilihat dalam persamaan konteks, sebagai lawan-lawan dari kelompok-kelompok teroris ini. Jadi, tidak merupakan dua entitas yang berbeda (antara rumah ibadah dengan orang asing sebagai sasaran teroris)."

"Kalau dulu mungkin sebelum (Pandemi) COVID-19, keberadaan (orang) asing atau barat itu lebih mencolok dari sekarang. Kelihatannya setelah COVID-10, masing-masing negara mulai untuk mengadakan konsolidasi internal sendiri-sendiri dan punya persoalannya masing-masing dengan adanya COVID-19. Sehingga bagi mereka (teroris), tinggal tersisa tempat-tempat ibadah ini (sebagai sasaran). Mungkin itu pertimbangannya," ucap dia. 

Pengamat Terorisme, Ali Fauzi, tak setuju jika pemerintah Indonesia disebut kecolongan oleh bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Menurut dia, menghentikan kelompok teroris bukanlah persoalan enteng.

"Sulit berhadapan dengan kelompok underground ini, yang memang jumlahnya tidak banyak, tapi mereka terus melakukan rekrutmen, pelatihan dan penggalangan secara rahasia," kata Ali Fauzi kepada Liputan6.com.

"Tidak mudah meredam aksi teror karena memang secara historis sudah lama sekali di Indonesia, tumbuh berkembangnya kelompok teror ini mulai dari Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI) dan belakangan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang makin membuat penanggulangan teror, tidak semudah yang dibayangkan masyarakat."

Mantan anggota JI itu menjelaskan, kelompok JAD didirikan oleh Aman Abdurrahman dan kelompok ini pertama kali muncul di Indonesia seiring dengan munculnya ISIS di Irak dan Suriah.

"Jadi pada awalnya, kelompok-kelompok yang tergabung dalam JAD ini pada waktu itu lebih merespons konflik global seperti di Irak dan Suriah. Tapi belakangan, kelompok ini join juga dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang waktu itu dipimpin oleh Santoso, dan setelah Santoso tewas, diambil alih Ali Kalora yang sampai saat ini masih buron."

"Kelompok Ali Kalora sampai sekarang juga masih menebar teror di sekitar Morowali, Poso, Sigi, Sulawesi Tengah. Artinya masih terus menebar ancaman dan ini tidak boleh dianggap enteng."

Menurut Ali Fauzi, untuk meredam kebangkitan terorisme di tengah pandemi, harus ada dukungan dari dua organisasi Islam besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sayangnya, hal tersebut masih minim.

"Saya belum melihat gerakan-gerakan dari organisasi seperti NU atau Muhammadiyah untuk program radikalisasi, program moderasi beragama bagi teroris yang ada di Indonesia," ujarnya.

"Yang perlu dilakukan organisasi besar atau umat Islam yang mainstream di Indonesia adalah urun rembuk, langsung terjun terhadap program-program yang dikembangkan pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) misalkan, ada program radikalisasi."

"Sayangnya, isu terorisme di Indonesia belum bisa dipahami secara benar oleh masyarakat, terutama di tingkat akademisi. Banyak yang mengatakan ini rekayasa, pengalihan isu ataupun pencitraan. Artinya memandang persoalan terorisme ini masih kontroversi di Indonesia," ucap adik kandung dari Amrozi, pelaku teror bom Bali tersebut.

Aksi pemboman di Gereja Katedral Makassar seolah menjadi tanda eksistensi kelompok teroris, yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan masyarakat Indonesia. Aparat keamanan dituntut ekstra waspada agar insiden ini tidak terulang di wilayah manapun.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sesungguhnya telah menerbitkan Perpres terkait Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui PP Nomor 77/2019 tentang tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan dan PP Nomor 35/2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

"Tujuan Perpres itu yakni memperkuat ketahanan masyarakat melalui infrastruktur hukum dan kelembagaan. Ini alasan pentingnya peningkatan kerjasama internasional demi mencegah aktivitas kelompok ektremis dalam merekrut dan menyebar propaganda melalui media online," beber Boy Rafli Anwar.

Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo khawatir teroris mengambil kesempatan dengan memanfaatkan situasi di mana nyaris seluruh masyarakat fokus kepada pandemi COVID-19. Pengalihan prioritas ini bisa saa membuat gerakan teroris kurang terpantau.

"Pemboman di Gereja Katedral Makassar merupakan kejadian yang bisa dikatakan pemunculan kembali setelah sekian lama perhatian kita diprioritaskan untuk menghadapi pandemi COVID-19, sehingga itu pun mungkin juga merupakan prioritas perhatian dari semua lembaga yang ada di pemerintahan atau di masyarakat," kata Agus.

Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah ini menilai bahwa kelompok teroris kemungkinan melihat bahwa sekarang waktu yang tepat menunjukkan kembali aksi sadis mereka. Agus pun berharap adanya pemantauan terhadap mantan-mantan pejuang ISIS yang kembali ke Indonesia dan masih memiliki pengaruh dalam jaringan-jaringan teroris.

"Itu bisa saja muncul dalam berbagai bentuk, tetapi tantangan bagi kita adalah untuk memantau pemetaan terhadap kelompok-kelompok teroris ini yang bersembunyi dan meredam di tengah-tengah masyarakat. Dan kemampuan untuk memantau ini membutuhkan upaya yang terpadu dan terintegrasi dari semua aparat dan lembaga-lembaga berwenang, lembaga itu termasuk masyarakat sendiri. Intinya adalah pemantauan dan pemetaan," jelas pria berusia 73 tahun itu.

Dulu itu apabila diefektifkan kembali sistem RT/RW, sebenarnya itu kan merupakan sistem yang efektif untuk memantau kedatangan pendatang-pendatang baru di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Sistem-sistem seperti inilah yang perlu untuk dibangkitkan kembali, ditingkatkan daya gunanya, yang menjadi satu terintegrasi dengan pemantauan yang dilakukan oleh aparat-aparat fungsional.

Agus juga menyarankan tentang perlunya membangun sebuah sistem agar Indonesia bisa mengantisipasi, mendeteksi, dan melakukan penangkalan terhadap upaya-upaya pihak yang berniat melakukan tindakan teror. Untuk aparat penegak hukum, Agus menilai perlunya dibekali payung hukum dan dasar-dasar hukum yang kuat untuk bisa melakukan tindakan berdasarkan intelijen, sebelum tindakan teror terjadi.

"Tentunya ini harus bisa dipisahkan, karena kalau tidak, hanya bisa dipisahkan seperti dipisahkan oleh sehelai rambut, antara regulasi karet dengan regulasi yang betul-betul diperlukan. Oleh karena itu, itu pun juga perlu kontrol. Kontrol dari lembaga fungsi kontrol kita yaitu legislatif. Atau kontrol dari masyarakat," terang Agus.

"Berikan kontrol itu, tetapi bahwa memang diperlukan semua modalitas bagi aparat penegak hukum untuk bisa bertindak. Kalau yang sekarang ini, sesudah ataupun pada pelaksanaannya. Tetapi terutama adalah ketika sudah cukup tanda-tanda didapat bahwa seseorang atau sebuah kelompok akan melakukan tindakan teror," tambahnya.

Masyarakat Jangan Terpecah Belah

Agus Widjojo berpendapat, politik identitas yang belakangan terjadi di Indonesia tidak dipungkiri memengaruhi situasi di masyarakat. Menurut purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini, masyarakat Indonesia terpecah sehingga berpotensi tidak solid menghadapi ancaman radikalisme yang berujung terorisme.

Dia mengatakan, Indonesia tertular dari negara-negara lain di komunitas internasional, yang marak soal populisme sehingga menimbulkan pengelompokan-pengelompokan yang berujung adanya polarisasi di masyarakat. Awal polarisasi tersebut menurut Agus terjadi kala Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada DKI.

"Hal ini sangat dipermudah dibantu dengan adanya media sosial. Media sosial yang kemudian bisa dengan mudah digunakan oleh siapapun untuk kepentingan sempit, untuk kepentingan golongan tanpa memikirkan apa implikasi dan dampaknya di dalam masyarakat bagi kepentingan bangsa dan nasional," kata Agus.

Dia mengungkapkan kekhawatiran adanya kebingungan pada sebagian masyarakat ketika terjadi polarisasi. Agus berharap ada penanganan yang cermat agar keadaan ini tidak menjurus ke sesuatu yang lebih buruk.

"Ini juga awal-awal dari negara-negara yang gagal itu adalah akibat dari pemecahbelahan masyarakat yang berasal dari berita bohong, yang berasal dari media sosial, yang tidak bisa diatasi secara efektif," tuturnya.