Mendagri Minta Pemda buat Terobosan demi Mempercepat Vaksinasi Covid-19

Oleh Yopi Makdori pada 01 Apr 2021, 11:18 WIB
Diperbarui 01 Apr 2021, 11:24 WIB
FOTO: Tenaga Kesehatan Jalani Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua di Puskesmas Palmerah
Perbesar
Petugas medis menyedot vaksin COVID-19 Sinovac untuk disuntikkan kepada tenaga kesehatan di Puskesmas Palmerah, Jakarta, Kamis (28/1/2021). Pemberian vaksin COVID-19 tahap kedua dilaksanakan terhadap tenaga kesehatan mulai hari ini. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah atau pemda membuat terobosan dalam rangka mempercepat proses vaksinasi Covid-19.

Hal ini disampaikannya dalam acara Gerakan Sukseskan Program Vaksinasi Nasional di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan.

"Kita harapkan pemerintah daerah melakukan terobosan. Begitu menerima (dosis vaksin), dia harus mendistribusikan. Setelah itu melakukan vaksinasi dengan kecepatan yang diharapkan oleh pemerintah, makin cepat makin baik," kata Tito dalam keterangannya, Kamis (1/4/2021).

Menurut dia, dengan membuat terobosan mempercepat vaksinasi Covid-19, maka target nasional dapat diselesaikan. Salah satunya, daerah perlu membuat kelompok prioritas penerima vaksin, yang data tersebut bisa diperoleh melalui kolaborasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tito menegaskan, dengan kolaborasi tersebut, maka proses vaksinasi Covid-19 ini bisa tepat sasaran.

"Konsep untuk memvaksinasi mereka yang rentan (seperti) lansia, nakes, komorbid, dan kemudian mereka yang berinteraksi sangat tinggi, ini harus dijadikan target sehingga bisa dihitung. Kerja sama Dinkes dan Dukcapil, by name by address. Kemudian dari skenario itu, mereka ditarget, timeline, sehingga kita bisa membuat, memiliki angka kebutuhan minimal, itu skenario minimal," ungkap Tito.

 

2 dari 3 halaman

Dipikirkan Matang

Tito menuturkan, setelah skenario atau konsep minimal terdata, dilaporkan dan mendapatkan prioritas untuk divaksin, pemerintah daerah dapat mendata kelompok prioritas lainnya, di luar kelompok prioritas utama.

Kemudian skenario ketiga, lanjut dia, pemerintah daerah dapat membuat konsep kelompok non-prioritas yang masih dilakukan dengan kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Baru yang ketiga adalah skenario maksimal, ini minimal 2/3 dari populasi, termasuk yang sehat-sehat, semua, anak-anak muda yang perlu divaksin, itu juga kelompok non prioritas, nah ini ada angkanya, by name by address itu yang betul-betul saya minta ke daerah, ada data bottom-up," kata Tito.

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓