Asa Moeldoko Pimpin Demokrat Tak Direstui Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan begitu, kepengurusan Demokrat hasil KLB di bawah kepemimpinan Moeldoko tidak diakui pemerintah.

"Dengan tata cara verifikasi berdasar aturan Kemenkumhan 34 Tahun 2017, maka kami dengan demikian pemerintahan menyatakan KLB di Deli Serdang tahun 2021 ditolak," kata Yasona dalam jumpa pers daring, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menjelaskan alasan permintaan pengesahan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang yang diajukan Moeldoko dan Jhonie Allen Marbun ditolak Kemenkumham. Pertama, bukti fisik yang dibawa masih kurang namun tak kunjung penuhi syarat meski sudah diberi kesempatan untuk dilengkapi.

"16 Maret Kemenkumham menerima surat permohon itu yang pada pokoknya memohon pengesahan KLB pada 5 Maret 2021, tapi dari pemeriksaan tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan surat pada 11 Maret yang pada intinya memberi tahu untuk melengkapi dokumen yang disampaikan itu," jelas Yasonna.

Politikus PDIP itu menambahkan, kelengkapan dokumen kembali diserahkan pada 29 Maret 2021 dengan rentang waktu 7 hari. Namun, hasilnya juga masih belum memenuhi syarat karena tidak adanya mandat DPC dan DPD Partai Demokrat.

"Pada 29 Maret pihak KLB Deli memberikan tambahan dokumen, dan telah diberi waktu selama 7 hari. Dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik masih terdapat kelengkapan yang belum terpenuhi antara lain tidak disertai mandat DPD DPC," kata Yasonna.

Dia menuturkan, pemerintah menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART yang telah disahkan pemerintah pada 2020 lalu sebagai rujukan verifikasi dokumen hasil KLB Deli Serdang. AD/ART itu disahkan saat Kongres V Demokrat yang menghasilkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum.

"Karena dari AD/ART yang diberikan kepada kami yang disahkan kepengurusannya (oleh Menkumham) itu yang tahun lalu, itu yang kita gunakan rujukan itu," jelas Yasonna.

Menurut Yasonna, dalam aturannya penyelenggaraan KLB Partai Demokrat harus memiliki dokumen resmi persetujuan Dewan Pimpinan Daerah sebanyak 2/3 di seluruh provinsi dan 1/2 dari persetujuan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Kendati faktanya, dokumen tersebut tidak mampu dirampungkan oleh Moeldoko cs ke Kemenkumham. Karena itu, permohonan kubu KLB Deli Serdang ditolak.

Silakan Gugat ke Pengadilan

Yasonna Laoly pun menyarankan Partai Demokrat kubu Moeldoko melakukan gugatan di pengadilan jika menilai AD/ART Demokrat 2020 yang terdaftar di pemerintah dianggap melanggar undang-undang.

"Jika pihak KLB Demokrat, KLB Deli Serdang merasa bahwa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik, silakan digugat di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Yasonna mengatakan, dalam meverifikasi berkas tak sesuai dengan AD/ART Demokrat yang diserahkan dan disahkan pada tahun 2020. Kemenkumham mengesampingkan argumen kubu Moeldoko bahwa AD/ART itu dianggap melanggar UU Parpol. Sebab hal itu di luar kewenangannya.

"Dan seperti kami sampaikan sejak awal, bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan, dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini," tegasnya.

Yasonna juga menyesalkan beragam pernyataan sebelumnya bahwa pemerintah campur tangan dalam kisruh Demokrat.

"Oleh karenanya sekali lagi, sebelum kami tutup, kami kembali menyesalkan statement, dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah, menyatakan campur tangan, memecah belah partai politik," pungkasnya.

Dia menegaskan, pemerintah tidak mungkin lagi memproses telaah lanjutan terhadap KLB Demokrat di Deli Serdang. Ini karena dokumen hasil dari KLB tersebut tidak memenuhi syarat, kendati ada pengajuan kembali.

"Dengan dokumen yang ada, tentunya tidak mungkin lagi (diproses)," tegas Yasonna.

Yasonna juga menegaskan, Moeldoko cs tidak mampu menunjukkan bukti kelengkapan hasil KLB terkait mandat DPD dan DPC Partai Demokrat. Menurut dia, jika dokumen itu hendak disempurnakan di kemudian hari maka pengujiannya bukan lagi di Kemenkumham.

"Ada argumentasi yang disampaikan kepada kami, bahwa menurut anggaran dasar begini bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik, itu silakan lah diuji bukan di tempat kami, di pengadilan saja, di luar ranah kami," jelas Yasonna.

Ranah Pemerintah Sudah Selesai

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyatakan, kekisruhan Partai Demokrat di ranah pemerintah sudah selesai. Hal itu ditandai dengan ditolaknya hasil KLB Demokrat di Deli Serdang oleh Kemenkumham.

"Dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara sudah selesai," tegas Mahfud Md saat jumpa pers daring di Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (31/3/2021).

Menurut Mahfud, jika kembali ada perselisihan antara kedua kubu, maka hal itu bukan lagi menjadi ranah dari pemerintah, khususnya di bidang hukum administrasi negara.

"Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi. Murni itu soal hukum dan sudah cepat prosesnya (tidak diulur)," katanya. 

Mahfud meluruskan tudingan yang sempat dialamatkan kepada pemerintah soal mengapa tidak ada pencegahan saat kegiatan KLB dilakukan di Deli Serdang pada 5 Maret 2021. Mahfud beralasan, kegiatan seperti KLB jika dilarang akan menyalahi undang-undang. 

"Saat KLB itu belum ada laporan ke Kumham, belum ada dokumen apa pun, lalu pemerintah disuruh melarang kan tidak boleh itu bertentangan dengan UU 9 Tahun 98 kalau kita melarang orang mengadakan kegiatan," ungkap dia.

Begitu ada laporan KLB yang masuk ke Kemenkumham dari Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan Jhonnie Allen, maka hal itu baru menjadi tugas pemerintah untuk mempelajarinya.

"Seminggu diberi waktu, dikembalikan kepada yang bersangkutan dilengkapi seminggu dan persis seminggu itu kami umumkan hari ini," kata Mahfud.

Mahfud menilai, keputusan yang diberikan Kemenkumham sangat adil dan tidak terlambat. Dengan keputusan tersebut, maka Mahfud menegaskan kekisruhan di Partai Demokrat sudah bukan ranah pemerintah lagi.

"Bagian ribut dan saling tuding tidak terkait hukum administrasi, karena laporan baru masuk Senin dan kita putuskan hari ini, dan keputusannya sudah jelas (ditolak)," kata Mahfud menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: