Pasca Kilang Balongan Terbakar, DPR Minta Pemerintah Serius Bangun Kilang BBM

Oleh Gilar Ramdhani pada 31 Mar 2021, 12:53 WIB
Diperbarui 31 Mar 2021, 12:53 WIB
Kilang Balongan Terbakar
Perbesar
Tangkapan kamera drone kebakaran hebat yang melanda kilang minyak Balongan milik Pertamina di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. (Liputan6.com/ BPBD Indramayu)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendorong pemerintah untuk lebih bekerja keras dalam meningkatkan kinerja pengembangan dan pembangunan kilang BBM Nasional. Pasalnya, selama ini pengembangan dan pembangunan kilang BBM ini masih sangat lamban.

Keberadaan kilang BBM baru semakin penting pasca kebakaran yang melanda Kilang Refinery Unit (RU) VI Balongan, Indramayu, Senin (29/3) yang diperkirakan berdampak pada jumlah produksi BBM Nasional.

"Hampir 25 tahun sejak pengoperasian RU VII Kasim di Papua pada tahun 1997, dengan kapasitas 10 ribu barel per hari (bph). Maka praktis tidak ada lagi pembangunan kilang minyak baru. Kita belum tahu apakah pasca musibah ini, RU VI Balongan dapat mempertahankan tingkat produksinya. Bila tidak, maka kita akan kehilangan produksi bbm sejumlah 16% tersebut. Kita berdoa, agar hal ini tidak terjadi," ujar Mulyanto dalam siaran persnya.

Ditambahkan Mulyanto sebelumnya, Pertamina berencana mengembangkan kilang-kilang yang ada dan menambah 2 kilang baru, yakni Kilang Tuban dengan kapasitas terpasang 300 ribu bph dan Kilang Bontang. Ia menilai, bila rencana ini sukses, maka Pertamina diperkirakan akan mengolah minyak sebesar 2.2 juta bph dan mampu mencapai swasembada BBM di tahun 2023.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Kilang Tuban dan Bontang Masih Mimpi

Namun, menurut Politisi dari Fraksi PKS ini, hal tersebut serasa masih sebuah mimpi. Mengingat Kilang Tuban terus molor pembangunannya, Kilang Bontang dibatalkan karena kekurangan lahan, dan terakhir terjadi musibah kebakaran di Kilang Balongan, ia memperkirakan akan terus terjadi peningkatan impor BBM akibat sedikitnya jumlah dan kapasitas kilang kita. Dampaknya, defisit transaksi berjalan dari sektor migas akan melonjak.

 "Dengan kebutuhan BBM hari ini yang sebesar 1,6 juta barel, maka praktis kekurangannya sebesar 800 ribu bph dipenuhi dari impor," jelas Mulyanto.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Defisit Transaksi Migas

Data BPS menunjukkan, BBM olahan saat ini mendominasi defisit transaksi migas nasional sebesar 12 miliar dollar AS di tahun 2019. Di sisi lain, di tahun 2050 Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan BBM nasional mencapai 4 juta bph. Karenanya, dapat dipahami kalau impor BBM dan defisit transaksi berjalan dari sektor migas ini akan meroket dan membahayakan ketahanan energi nasional.

"Karena itu pemerintah harus serius menangani pengembangan dan pembangunan kilang baru BBM ini. Semakin hari, soal ini semakin kritis.  Pemerintah tidak boleh menunda-nunda dan kalah dari mafia impor minyak," tegas Mulyanto.

 

(*)

 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya