Ada Aturan Pensiun Usia 36 Tahun, DPR Desak BPJS Ketenagakerjaan Revisi Peraturan Direksi

Liputan6.com, Jakarta Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama  Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021). Dalam RDP tersebut, muncul pembahasan tentang merevisi Peraturan Direksi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian yang membatasi masa kerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan maksimal usia 36 tahun dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan untuk merevisi Peraturan Direksi. 

"Masa pensiun di BPJS Ketenagakerjaan ada 2 jenis, ada yang pensiunnya 57 tahun, ada yang pensiunnya 36 tahun (berlaku bagi pegawai lulusan D3). Ini lembaga yang mempensiunkan orang paling cepat di dunia," ungkap Saleh dikutip dari website resmi DPR RI.

Saleh, meminta agar BPJS Ketenagakerjaan bisa merevisi aturan tersebut. Sebab, usia 36 tahun dinilai masih terlalu muda untuk pensiun. Ia membandingkan, bahkan di negara lain, pensiun akan dilakukan kepada pekerja yang sudah tidak sanggup bekerja.

"Di Australia, kalau ada yang memaksa pensiun dan dia masih sehat, itu pelanggaran. Siapa orang yang memaksa dipensiunkan, itu pelanggaran, karena dia merasa sehat kok. Karena pekerjaan itu adalah bagian dari pada aktualisasi," jelasnya.