Sukses

PKS Dukung Kelanjutan Pengembangan Vaksin Nusantara

Fraksi PKS DPR RI mendukung kelanjutan pengembangan Vaksin Nusantara asalkan sejalan dengan kaidah ilmah.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendukung kelanjutan pengembangan Vaksin Nusantara asalkan sejalan dengan kaidah ilmah. Wakil Ketua FPKS DPR ini meminta pihak pengembang memastikan pengembangan Vaksin Nusantara sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku.

"Jika pengembangan Vaksin Nusantara sudah sesuai prosedur, saya mendukung untuk terus dilanjutkan, difasilitasi kebutuhannya oleh negara, bahkan didampingi dalam prosesnya. Vaksin dalam negeri butuh dukungan, bukan hambatan. Ini harus dimaknai sebagai capaian anak bangsa  yang harus diapresiasi," kata Netty dalam keterangan tulis, Rabu (24/3/2021).

Hal ini menyusul langkah RSUP Dr Kariadi Semarang yang bersurat kepada Kemenkes RI, meminta penghentian pengembangan Vaksin Nusantara karena kelengkapan dan persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin dentritik belum mendapatkan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) tahap II terhadap kandidat Vaksin Nusantara oleh BPOM. 

Netty menuturkan, selain soal kecepatan, setiap vaksin yang dikembangkan harus melalui tahapan uji klinis sebagaimana standar yang berlaku. Ia menekankan supaya jangan terburu-buru dalam mengembangkan vaksin sehingga dapat berdampak buruk ke depannya.

"Setiap tahap pengembangan vaksin harus dibuktikan dengan data mulai dari kecocokan, keamanan, tingkat keampuhan dan lain-lain," ujarnya. 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jangan Ada Standar Ganda

Politikus perempuan PKS ini juga berharap polemik seputar pengembangan vaksin tidak berangkat dari adanya standar ganda atau beda perlakuan antara vaksin dalam dan luar negeri. Jangan sampai ada persepsi bahwa produk dari luar dipermudah prosesnya, tapi produk inovasi dalam negeri justru dipersulit. 

"Ini akan jadi preseden buruk yang merugikan rakyat dan menguntungkan elite penjual vaksin. Jika kita dapat mengembangkan produksi dalam negeri yang lebih bagus dan lebih murah, mengapa tidak didukung?" kata Netty. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.