Usut Korupsi DP 0 Rupiah, KPK Minta Imigrasi Cegah Beberapa Pihak ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Dijen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah beberapa pihak bepergian ke luar negeri. Hal itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur untuk program rumah DP 0 rupiah.

"Dalam rangka percepatan penyelesaian penyidikan, saat ini KPK telah mengajukan permohonan larangan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi terhadap beberapa pihak yang terkait dengan perkara," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/3/2021).

Namun Ali belum bersedia membeberkan pihak-pihak yang dicegah ke luar negeri. Menurut Ali, pencegahan ke luar negeri terhadap beberapa pihak itu dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021.

"Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka tetap berada di wilayah Indonesia," kata Ali.

Ali menyatakan, hingga saat ini dirinya belum bisa menyampaikan detail kasus berikut pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan pimpinan KPK era Komjen Pol Firli Bahuri.

"Kami sampaikan saat ini KPK belum dapat menyampaikan detail kasus dan mengumumkan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti masih terus dilakukan," kata Ali.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: