BKSAP Terima Laporan OECD Terkait Kondisi Perekonomian Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Tahun 2020 menjadi masa paling sulit bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Hal itu diakibatkan adanya pandemi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi lesu. 

Selain itu, ketidakpastian terkait perkembangan pandemi serta tertekannya tingkat keyakinan membuat investasi dan konsumsi tertahan kecuali untuk beberapa sektor, seperti sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan layanan kesehatan.

BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI melakukan pertemuan secara virtual dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk menerima laporan hasil survei terkait kondisi ekonomi di Indonesia khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus ini dilaksanakan di Tangerang, Banten, Selasa (23/11/2021).  Sihar mengatakan, OECD memberikan rekomendasi yang menarik untuk legislasi dan eksekutif ke depannya dalam pemulihan ekonomi.

Menurut Sihar, ada tiga kelompok besar yang di sampaikan oleh OECD. Pertama tentang kinerja makro ekonomi Indonesia, kemudian tentang iklim usaha (iklim bisnis), yang ketiga tentang Human Capitol. Ia juga menyampaikan bahwa OECD memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah apa kedepan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia.

“Saya pikir beberapa rekomendasi itu sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh sebagai bahan bagi kita yang di DPR RI untuk memformulasi pikiran-pikiran kita untuk menghasilkan legislasi atau memberikan rekomendasi kepada eksekutif yaitu kementerian-kementerian yang menjadi mitra DPR RI.” ucap Sihar, usai pertemuan.

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, sejak adanya covid, banyak parameter- parameter yg turun. Namun setelah tracing dan vaksinasi dilakukan, keyakinan masyarakat mulai kembali dan bisa terlihat pergerakan ekonomi juga sudah mulai bergeliat. “Itu pun tetap didukung oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BI maupun kementerian keuangan.” jelasnya.

Sihar menyatakan, melalui paparan OECD ini BKSAP DPR memiliki perspektif internasional mengenai masalah-masalah yang ditemukan sehari-hari, seperti keterbukaan investasi asing, sehingga green economy perlu di dorong lebih jauh lagi.

“Ini suatu momentum bagi Indonesia untuk mengejar digitalisasi, mengejar green economy, mengejar perbaikan-perbaikan yang mengangkat, mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia,” jelasnya mengakhiri.

(*)