Komisi IX DPR: PPKM MIkro Butuh Dukungan Kuat Dunia Usaha

FOTO: PPKM Mikro Mulai Diterapkan di 7 Provinsi — Warga saat keluar dari perumahan di RW 08 Kelurahan Rawajati, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang dan memperluas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro mulai 23 Maret hingga 5 April 2021. Anggota Komisi IX DPR Darul Siska berharap semua kalangan mendukung kebijakan tersebut.

Menurut Darul, PPKM mikro cukup berhasil menekan angka positivity rate Covid-19. Karena itu, dia mengajak semua pihak, termasuk dunia usaha, agar merespons positif perpanjangan dan perluasan PPKM mikro.

"Dunia usaha seyogianya harus mendukung kebijakan tersebut, karena pemulihan ekonomi tidak mungkin terjadi jika masalah pandemi tidak berhasil diatasi," kata Darul kepada wartawan, Sabtu, 21 Maret 2021.

Darul yakin kasus positif Covid-19 bisa ditekan dengan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan PPKM mikro.

"Mutasi virus baru juga harus dipantau untuk memastikan bahwa vaksin yang tersedia mampu untuk menangkal virus yang bermutasi," ujar Darul.

Sedangkan anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen menilai selama ini pemerintah terus mengevaluasi program penanganan pandemi, sekaligus memastikan tereksekusinya program-program yang tepat. Dalam menerapkan PPKM mikro, kata Nabil, pemerintah melibatkan pendekatan sosial.

"Artinya, ada kebijakan dari pemerintah, ada juga pemanfaatan atau memaksimalkan inovasi dari warga," kata dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Masuk zona merah, empat desa di tiga Kecamatan di Sidoarjo, Jawa Timur, mulai memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mikro atau PPKM mikro. Warga diwajibkan membawa surat jalan saat beraktivitas di luar desa.

2 dari 2 halaman

Gandeng Ormas Besar

Nabil menambahkan, dalam konteks pendekatan sosial, pemerintah menggandeng warga NU, Muhammadiyah, pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk Indonesia. Dalam hal vaksinasi, pemerintah serius menggandeng ormas-ormas untuk memperlancar proses.

"Jelas sekali PPKM mikro berpengaruh pada penurunan Covid-19. Tapi, jangan lupa juga ada faktor-faktor lain, misal semakin banyaknya warga yang sadar kesehatan, pakai masker, menaati protokol kesehatan, dan hal-hal lain yang membantu penanganan pandemi," kata Nabil.

Dirinya berpendapat, semua pihak harus terus bekerja sama dan saling menguatkan. Menurut dia, dunia usaha perlu membangun strategi khusus agar bertahan, berdamai dengan situasi ini, sekaligus berusaha bangkit.

Nabil mengakui kebijakan pemerintah memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi risiko itu harus diambil agar krisis kesehatan bisa diatasi.

"Kombinasi PPKM mikro dan vaksinasi serta dukungan warga agar tetap patuh protokol kesehatan menjadi penting untuk pemulihan dari pandemi," kata Nabil.

PPKM Mikro
Agenda
PPKM Mikro adalah sebuah peraturan yang diberlakukan sejak adanya pandemi Covid-19.
Lihat Selengkapnya
PPKM Mikro
PPKM
Agenda
PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Lihat Selengkapnya
PPKM
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19