Sukses

Periksa 8 Saksi, KPK Dalami Kasus Bansos Covid-19 Juliari Batubara

Mereka akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (PPK Kemensos) Matheus Joko Santoso (MJS).

Liputan6.com, Jakarta Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa delapan saksi untuk mendalami kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjerat mantan Mensos Juliari Peter Batubara.

Delapan saksi yang akan dimintai keterangan oleh tim penyidik adalah Bakti Pane (swasta PT. Dwi Inti Putra), Sahat Simanungkalit (Notaris), Prospelany (swasta), Robert (swasta PT. Subur Jaya Gemilang), F. Natalia Clara (swasta PT. Lestari Jhayanta Nirmala), Surya (swasta PT. Kirana Catur Arjuna), Diyan Anggraeni (swasta Direktur Utama PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan), dan Meri (swasta PT. Laras Makmur Sentosa).

Mereka semua akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (PPK Kemensos) Matheus Joko Santoso (MJS).

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MJS," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/3/2021).

KPK menetapkan mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19) di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Juliari Terima Rp 17 Miliar

KPK menduga, berdasarkan temuan awal, Juliari menerima Rp 10 ribu per paket sembako dengan harga Rp 300 ribu. Namun menurut KPK, tak tertutup kemungkinan Juliari menerima lebih dari Rp 10 ribu. Total uang yang sudah diterima Juliari Rp 17 miliar.

KPK juga menduga Juliari menggunakan uang suap tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti menyewa pesawat jet pribadi. Selain itu, uang suap tersebut juga diduga dipergunakan untuk biaya pemenangan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2020.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.