MK Akan Putus 10 Permohonan Sengketa Pilkada dalam Persidangan Hari Ini

mahkamah-konstitusi-ilustrasi-130634-b.j — Ilustrasi.

Liputan6.com, Jakarta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus 10 permohonan dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada Kamis ini.

"Ada 10 putusan hari ini," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono di Jakarta seperti dikutip Antara, Kamis (18/3/2021).

Tak Diundang KPU ke Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo-Gibran, Ganjar Pranowo Pilih Bersepeda
VIDEO: Ajakan Bersatu Kembali Usai Putusan Mahkamah Konstitusi
Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres Terpilih, Zulkifli Hasan: Gonjang-Ganjing Pemilu Selesai

Sebanyak 10 perkara yang akan diputus tersebut, yakni perselisihan hasil pemilihan Bupati Belu, Bupati Kotabaru, Bupati Pesisir Barat, Bupati Bandung, Bupati Nias Selatan, Bupati Samosir, Bupati Malaka, Bupati Teluk Wondama, Bupati Karimun dan Bupati Sumbawa.

Dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur seluruhnya digelar secara virtual atau dalam jaringan (daring) mengingat kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air belum melandai.

"Sidangnya semuanya daring. Para pihak hadir melalui online di lokasi masing-masing dan Majelis Hakim di ruang sidang MK," kata Fajar.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam beberapa bulan terakhir ini, sering muncul adanya gugatan terhadap keputusan yang telah disahkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang. Melalui Mahkamah Konstitusi tentunya. Lalu, apa beda sidang uji formil dengan uji materi di MK?

2 dari 2 halaman

Sidang Digelar 3 Hari

Jadwal sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari, yaitu 18, 19 dan 22 Maret 2021 di ruang sidang pleno Gedung 1 MK.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024