ICJR: Virtual Police Tangkap Warga Kritik Gibran, Langkah Mundur Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sustira Dirga menyebut penangkapan terhadap seorang warga berinisial AM di Surakarta terkait Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dinilai sebagai tindakan yang berlebihan.

Sebelumnya, AM diciduk oleh Polresta Surakarta saat melakukan operasi virtual police, Senin, 15 Maret kemarin. Lewat akun @garudarevolution, warga Slawi tersebut mengunggah komentar yang diduga bermuatan ujaran kebencian kepada putra pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

AM mengomentari Gibran yang meminta semifinal dan final Piala Menpora digelar di Solo. 

"Tindakan penangkapan dilakukan oleh Kepolisian tersebut merupakan tindakan yang berlebihan. dan merupakan langkah mundur pasca pidato Presiden Jokowi soal kebebasan berpendapat dan demokrasi," kata Sustira dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/3/2021).

Dia meyakini, tindakan yang semakin mencederai kebebasan berpendapat tersebut menunjukkan desakan bahwa UU ITE harus direvisi. Menurut Sustira, masalah utamanya terletak pada pemahaman aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian terkait dengan individu dan jabatan dalam konteks penerapan UU ITE.

"Pasal yang diduga oleh kepolisian dalam hal ini tidak berdasar dan tidak memiliki keterhubungan dengan peristiwa," jelasnya. 

Sustira merinci, pertama, jika ingin menggunakan UU ITE yang sering digunakan selama ini, yaitu Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUUVI/ 2008. Pasal 27 ayat (3) ini merupakan delik aduan absolut.

"Sebagai delik aduan absolut maka yang boleh melaporkan hanyalah orang yang menjadi “korban” penghinaan secara langsung dan laporan tidak boleh dilakukan oleh orang lain selain korban," tegas dia.

"Maka yang menjadi pertanyaan dalam penangkapan warga tersebut adalah apakah Gibran membuat pengaduan kepada kepolisian atau tidak? Jika tidak maka kepolisian telah salah dalam menerapkan pasal 27 ayat (3) UU ITE," yakin Sustira.

Saksikan video pilihan di bawah ini: