Saiful Mujani: Bila Partai Demokrat Hasil KLB Gabung Pemerintah, Demokrasi Melemah

Oleh Delvira Hutabarat pada 13 Mar 2021, 11:24 WIB
Diperbarui 13 Mar 2021, 11:24 WIB
Pake Seragam Demokrat, SBY Kukuhkan Agus Yudhoyono sebegai Kogasma
Perbesar
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memegang bendera saat pengukuhan sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, untuk Pemilukada dan Pilpres 2019, Jakarta, Sabtu (17/2). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik SMC Saiful Muzani menyatakan iklim demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya. Ia menilai kekuatan oposisi untuk checks and balances, kontrol pemerintah hanya dilakukan dua partai yakni Demokrat dan PKS.

Kini, setelah adanya kisruh KLB Demokrat, kekuatan oposisi makin menipis.

“Sekarang Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan menjadi ketua Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara. Bila hasil KLB ini diterima pemerintah dan menang di pengadilan jika AHY menggugat, bisa dipastikan Demokrat juga akan bergabung dengan pemerintah. Maka tinggal ada PKS sebagai oposisi. Kekuatannya sekitar 8% saja,” katanya dalam keterangan, Sabtu (13/3/2021).

Dengan adanya potensi Demokrat bergabung ke pemerintah, maka hal itu berarti ancaman bagi demokrasi bangsa Indonesia. “Bila tinggal 8 persen oposisi, maka checks and balances bisa dikatakan hilang dalam demokrasi kita. Dan demokrasi yang demikian sebenarnya bukan demokrasi, setidaknya demokrasi yang lemah,” katanya.

Apalagi, PKS yang memiliki politik islam, lanjutnya, akan membuat seolah pemerintah versus wakil umat islam.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

PKS Jadi Oposisi Tunggal

“PKS akan menjadi oposisi tunggal dengan kekuatan yang tak berarti. Ini punya konsekwensi lain: jumlah yang tak puas dengan kinerja pemerintah memang bukan mayoritas tapi cukup besar, sekitar 30 persen. Ini lahan cukup luas untuk membesarkan PKS,” katanya.

“Karakteristik PKS selama ini adalah berpolitik dengan narasi Islam. Dengan posisi PKS sebagai oposisi tunggal, maka seolah-olah PKS lah yang menjadi wakil umat Islam berhadapan dengan pemerintah. Narasi ini bertemu dengan fakta bahwa umat Islam memang terbelah secara politik,” tambahnya.

Mujani mencontohkan kasus Pilpres 2019 di mana umat islam terbelah dua.

“Di dua Pilpres terakhir, umat Islam terbelah dua. Yang membuat Jokowi menang di dua pilpres itu adalah pemilih nonmuslim. Dengan PKS sebagai oposisi tunggal, polarisasi politik karena identitas kemungkinan akan semakin dalam. Demokrasi dan stabilitas politik kita dalam ujian berat,” tandasnya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓