Polda Kalbar Sebut Tak Ada Polisi Intimidasi Kader Demokrat

Oleh Nanda Perdana Putra pada 10 Mar 2021, 01:09 WIB
Diperbarui 10 Mar 2021, 01:09 WIB
Petugas Polisi Berjaga
Perbesar
Petugas polisi tampak berjaga di Kemenkumham saat sejumlah kader Demokrat datang. (Foto: Muhammad Radityo/Liputan6.com).

Liputan6.com, Jakarta Polda Kalimantan Barat bergerak menelusuri isu adanya anggota yang mengintimidasi kader Partai Demokrat agar mengakui kepengurusan versi Moeldoko yang terpilih di KLB.

Sejauh ini, belum ditemukan hal terkait dengan tudingan tersebut.

"Tidak ada seperti itu. Hanya komunikasi rutin," tutur Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Donny Charles Go saat dikonfirmasi, Selasa (9/3/2021).

Menurut Donny, pihaknya sudah menelusuri tudingan tersebut ke seluruh Polres di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat. Sejauh ini, keseluruhannya terkait dengan pemeilharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Termasuk di Polres Melawi bahwa anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan bahan keterangan guna mengantisipasi dampak konflik internal PD (Partai Demokrat) di wilayah kabupaten. Dilakukan dgn komunikasi biasa saja, suasananya berlangsung dengan baik," jelas dia.

Komunikasi yang dibangun petugas dalam upaya antisipasi dini gangguan kamtibmas, termasuk dengan pengurus Partai Demokrat pun berjalan dengan kondusif. Donny menampik adanya permintaan penyerahan dokumen tertentu ke pengurus Partai Demokrat di daerah.

"Tidak ada minta dokumen," Donny menandaskan.

Tudingan Benny

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengungkap para pengurus daerah Demokrat di tingkat daerah tengah diancam. Mereka diminta untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai Demokrat.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-Intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," ungkapnya melalui akun twitternya @BennyHarmanID dikutip Selasa (9/6/2021).

Benny menyebut, ancaman tersebut dilakukan atas perintah Kapolres. Para pengurus daerah juga dibujuk untuk memihak Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumut itu.

"Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untuk pro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman," kata Benny.

Anggota Komisi III DPR ini tengah mendalami informasi tersebut. Dia meminta masyarakat mengawasi terkait hal ini. "Ini beneran kah? Rakyat Monitor!," ucap Benny.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓