Wakil Gubernur DKI Sebut Mafia Tanah Hambat Normalisasi Sungai

Oleh Ika Defianti pada 09 Mar 2021, 21:16 WIB
Diperbarui 09 Mar 2021, 21:16 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Perbesar
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat di Polda Metro Jaya, untuk memberikan klarifikasi soal acara Rizieq Shihab, Senin (23/11/2020). (Liputan6.com/Yopi Makdori)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, mafia tanah menjadi salah satu hambatan terkait pembebasan lahan untuk normalisasi sungai.

"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi. Karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya dan juga mafia-mafia tanah," kata Riza di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Politikus Gerindra itu menyatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam mengatasi mafia tanah.

Selain itu, Riza juga mengakatan masalah kepemilikan lahan juga menjadi permasalahan semua pihak. Karena hal itu, Riza menyatakan perlunya aturan yang tegas.

"Ini memang PR yang tidak mudah, soal aset kita tahu tanah ini adalah satu aset. Saya sering menyampaikan tidak bisa dikloning, tidak bisa dikembangkan, sementara penduduk bertambah," kata Riza.

 

2 dari 3 halaman

Lahan Masih Berstatus Sengketa

Sebelumnya, Riza Patria mengungkap dua kendala pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Pertama, banyak lahan masih berstatus sengketa.

"Membebaskan lahan itu banyak masalahnya. Satu masalahnya banyak (lahan) yang bersengketa, masih di pengadilan," kata dia.

Kedua, Pemprov DKI Jakarta mengalami keterbatasan anggaran. Riza menyebut, hingga 2024 pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk pembebasan lahan guna melakukan normalisasi Sungai Ciliwung.

Alokasi anggaran tersebut memang lebih besar dibanding daerah penyangga seperti Jawa Barat. Jawa Barat hanya membutuhkan anggaran Rp1,3 triliun untuk pembebasan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi.

Namun, kata Riza, anggaran Rp5 triliun tidak cukup untuk pembebasan lahan di ibu kota. Belum lagi anggaran yang akan dibutuhkan untuk normalisasi sungai Ciliwung.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓