Saran Parpol untuk Moeldoko Menyusul Kekisruhan Demokrat

Oleh Yopi Makdori pada 08 Mar 2021, 16:33 WIB
Diperbarui 08 Mar 2021, 17:42 WIB
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (Liputan6.com/Hanz Jimenez Salim)
Perbesar
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (Liputan6.com/Hanz Jimenez Salim)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendapat sorotan usai mengambil alih partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa hari lalu.

Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menyarankan Moeldoko mundur dari jabatannya menyusul kekisruhan di Demokrat.

"Saran saya sebagai rakyat Indonesia yang bosan dengan kebisingan, terlebih di tengah pandemi seperti ini, sebaiknya Pak Moeldoko mundur dari KSP. Atau Pak Jokowi berhentikan saja Pak Moeldoko, bikin malu bapak," kata Kawendra dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Dia melihat, apa yang dilakukan Moeldoko yang memiliki jabatan di pemerintahan Jokowi, terkesan membuat malu.

"Jangan sampai melakukan tindakan rendahan dan berpotensi merusak marwah negara. Bikin malu Presiden kita," ungkap Kawendra.

Sementara, Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari, berharap kemelut yang menerpa Partai Demokrat itu tak diintervensi kekuasaan Jokowi, mengingat hal itu melibatkan Moeldoko.

"Jadi harapan kita sebenarnya jangan sampai proses demokrasi yang ada, yaitu diintervensi dengan kekuasaan. Mudah-mudahan itu enggak terjadi," kata Fathul kepada Liputan6.com.

Menurut dia, perebutan kekuasaan di tubuh Demokrat merupakan hal yang lumrah. Dan sah saja jika itu terjadi.

"Karena proses yang ada kan balik lagi proses demokratis, ada aturan, juga ada mekanisme masing-masing. Ya mungkin di sisi itu ya justru sisi demokratisnya pun terbuka. Tapi mungkin citra di publik tadi yang akhirnya mengatakan bahwa ini bagian dari upaya pemerintah untuk masuk dalam kemelut internal Demokrat," terang dia.

Ia menyarankan, pemerintah mestinya melihat apakah KLB Demokrat partai sejalan dengan aturan internal partai.

Pasalnya demokratis atau tidaknya langkah yang diambil bawahan presiden itu untuk menjabat Ketua Umum Partai Demokrat bergantung pada aturan partai itu sendiri.

"Ya tinggal dilihat apakah memang di dalam aturan internal partai itu seperti apa, dan itu tentu ranah mereka ya. Kitakan sesama partai politik, dan semua kan mekanisme masing-masing gitu," jelas Fathul.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Didasari Akan Kinerja

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai, kisruh antara AHY dan Moeldoko tidak ada kaitan dengan Presiden Jokowi.

"Itu urusan internal partai Demokrat, dan tidak ada kaitan dengan presiden Jokowi," kata dia.

Terkait desakan terhadap Moeldoko untuk mundur, itu diserahkan sepenuhnya oleh Presiden Jokowi. Dan evaluasi kinerjalah yang harus menjadi parameternya.

"Memecat dari jabatan itu berdasarkan evaluasi atas kinerja. Nah, parameter itu ada di presiden bukan desakan dari siapa pun," jelas Awiek.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓