Jokowi Diam Terkait Kisruh Demokrat, Ngabalin: Apa Semua Masalah Harus Ditanggapi Presiden?

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut berkomentar soal isu pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, jika dalam pusaran konflik ini Presiden Jokowi diam, dan selalu berlindung di balik alasan urusan internal Demokrat, maka Refly menduga Jokowi merestui aksi bawahannya itu.

"Kalau presiden keep silent, artinya membiarkan saja. Beralasan bahwa ini adalah konflik internal, tapi tetap menjadikan Moeldoko sebagai KSP, walaupun merebut atau men-take over jabatan di Demokrat, maka bisa dipastikan Jokowi pun menyetujui, bahkan barangkali berada di balik take over tersebut," terang Refly dalam kanal Youtube pribadinya, dikutip pada Senin (8/3/2021).

Refly menilai, konflik di Demokrat turut melibatkan aktor lingkar dalam Istana. Hal inilah yang membuat pertikaian terjadi bukan lagi konflik internal. Untuk itu Jokowi dituntut agar bersikap, demi menghindari prasangka yang nantinya bakal terbentuk di masyarakat.

"Saya kira anggota Demokrat yang menyelenggarakan KLB tidak akan mempertimbangkan Moeldoko seandainya yang bersangkutan tidak menjabat di pemerintahan, ya sekelas KSP ini misalnya," ucap dia.

Dia pun mengaku masih menunggu sikap Jokowi. Apakah akan mengambil langkah kongkret seperti memberhentikan Moedoko, atau membiarkan konflik itu berlalu dan tetap menganggapnya urusan internal Demokrat.

"Kita akan lihat apakah Presiden Jokowi netral, atau sesungguhnya Jokowi berada di balik semua ini atau paling tidak memberikan endorsement secara diam-diam," sambungnya.