Saiful Mujani: Ironi, Demokrat Justru Direbut Pejabat Negara di Era Demokrasi

Pake Seragam Demokrat, SBY Kukuhkan Agus Yudhoyono sebegai Kogasma — Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memegang bendera saat pengukuhan sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, untuk Pemilukada dan Pilpres 2019, Jakarta, Sabtu (17/2). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politk SMRC Saiful Mujani menyebut kejadian Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara mirip dengan kejadian kisruh PDI pada tahun 1996.

Saat itu, Ketua umum terpilih sama-sama digusur. Namun, katanya, tahun 1996 adalah zaman orde baru (Orba) di mana pemerintah sangat otoriter.

"Ingat KLB Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di zaman Orba ketika Megawati digusur Orba sebagai ketua PDI waktu itu. Tapi saya percaya sekarang bukan orba," katanya setelah dikonfirmasi, Sabtu (6/3/2021).

Mujani menyebut KLB Demokrat kali ini memecahkan rekor sebab merupakan KLB yang melibatkan orang luar partai. Hal itu masih ditambah orang luar itu berasal dari pemerintahan.

"Kejadian pertama, partai dibajak orang luar partai," ucapnya.

Dia lantas membandingkan era Orba di mana kudeta dilakukan kader partai sendiri. Namun kini di era demokrasi, kudeta justru dilakukan pejabat negara.

"Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. Kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa," tandasnya.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Terkait kisruh di internal Partai Demokrat, AHY mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait adanya dugaan orang di lingkaran pemerintah yang ikut terlibat. Apakah Jokowi akan membalas surat tersebut?

2 dari 2 halaman

Presiden Masih Bisa Hentikan KLB

Mujani menyebut, masih belum terlambat bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan KLB yang merupakan pelemahan demokrasi oleh pejabat negara tersebut.

"Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini," ucapnya.