KPAI Minta Pengawasan Peredaran Miras Diperketat

Jokowi Cabut Izin Investasi Miras — Pekerja menata minuman keras atau miras di mesin pendingin di salah satu kafe kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021). Aturan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 terkait memperbolehkan masyarakat untuk berinvestasi di produk miras dicabut. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung dicabutnya lampiran kebijakan Peraturan Presiden terkait investasi minuman keras atau miras, karena dianggap menyelematkan masa depan anak Indonesia.

"Mencabut kebijakan ini adalah bicara masa depan generasi kita," kata Komisioner KPAI Jasra Purtra dalam keterangannya, Kamis (4/3/2021).

Meski demikian, dia menilai miras dan legalitasnya masih membuat anak Indonesia menjadi korban. Kasusnya pun banyak.

"Kasusnya banyak, belum lagi regulasi pengawasannya yang bisa dianggap masih lemah, karena produk ini tidak boleh dikonsumsi dan dijangkau anak," tegas Jasra.

Dia juga menyarankan, agar kebijakan peredaran miras diperketat. Baik dari pembuatnya, penjual sampai pengedar.

"Karena seringkali laporan pencegahan anak-anak untuk tidak mengkonsumsi minuman keras, kenyataannya di level grassroot sangat sulit di cegah. Sehingga lebih menampakkan regulasi yang pengawasannya sangat lemah," kata Jasra.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memusnahkan 18.174 botol minuman keras (miras) tanpa izin hasil operasi penertiban sejak bulan Juli hingga Desember 2018 dan Januari hingga April 2019.

2 dari 2 halaman

Singgung Kebijakan Rokok

Selain miras, Jasra juga menyoroti soal kebijakan soal rokok. Dia berharap kenaikan cukai rokok, dapat segera membenahi dan menjawab kerusakan generasi, masalah kesehatan dan lingkungan.

"Kita berharap berbagai produk yang dibatasi karena dampak lingkungan, dampak merugikan kesehatan, dan harus dijauhkan dari jangkauan anak anak harus benar benar terawasi dengan baik," jelas dia.

Jasra mengamini, meski memberikan pendapatan buat Pemda dan Pempus, namun untuk pengawasannya konsumen rokok jangan sampai kendor.

"Karena dampak rokok ini luar biasa dan harus ditekan. Terutama melindungi kaum rentan, seperti anak anak, disabilitas," kata dia.