Asa DPR RI Lawan Pandemi Lewat Vaksinasi Covid-19

Oleh Delvira Hutabarat pada 03 Mar 2021, 00:01 WIB
Diperbarui 03 Mar 2021, 00:55 WIB
DPR dan BPK Bahas Pengawasan Dana Penanganan COVID-19
Perbesar
Ketua DPR Puan Maharani bersama Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020). DPR meminta BPK untuk mengawasi pengelolaan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.347.026 orang pada 2 Maret 2021 atau tepat setahun setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan kasus pertama infeksi virus Corona di Tanah Air.

Setahun sudah Indonesia berjibaku untuk menekan Covid-19, tak terkecuali DPR RI.

Berbagai macam cara dilakukan DPR RI untuk andil dalam penanganan pandemi. Salah satunya dengan mendukung aturan yang dilahirkan pemerintah dan berbagai progam lanjutannya, seperti vaksinasi Covid-19.

Dalam hal ini, seluruh fraksi dewan bersatu. Tak ada lagi oposisi ataupun pendukung pemerintah. Legislator sepakat memenangkan pertarungan melawan virus Corona dengan vaksin.

Sikap ini diawali oleh pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu 10 Februari 2021 lalu.

Puan mengatakan, vaksinasi Covid-19 adalah harapan Indonesia dalam memerangi pandemi Covid-19 ini.

"Dengan vaksin Covid-19, kita punya harapan untuk melawan pandemi yang telah terjadi lebih dari sepuluh bulan," kata dia.

Puan pun meminta pemerintah terus mengedukasi masyarakat vaksin Covid-19 aman diberikan.

Terlebih, masih ada masyarakat yang menolak untuk vaksin Covid-19. Dia menilai, hal ini adalah pekerjaan besar bagi pemerintah.

Menurut dia, DPR RI juga bakal mengambil peran sesuai tugasnya, untuk memastikan vaksinasi Covid-19 berjalan lancar.

"Perlu ada perhatian dan komitmen bersama sebagai anggota DPR, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," kata Puan.

Setelah itu, anggota dewan lainnya menunjukkan dukungannya untuk pemerintah. Misalnya saja Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene saat melakukan kunjungan kerja ke Batam pada 15 Februari 2021.

Politikus NasDem ini meminta masyarakat agar mau menerima dengan tangan terbuka dan percaya akan vaksin. Sebab, vaksin ini sudah diuji klinis. BPOM sudah memastikan keamanannya.

"Tentu kami harapkan masyarakat dengan kesadaran penuh bisa mengikuti dan meyakini bahwa vaksin ini baik, aman," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR F-PKS Kurniasih Mufidayati juga mengingatkan pemerintah, ancaman sanksi tidak akan membuat masyarakat mau menerima vaksin Covid-19.

Menurut dia, sosialisasi vaksinasi belum menjamah seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum paham, bahkan belum mendapatkan informasi apapun terkait program vaksinasi.

Pemerintah, kata dia, seharusnya fokus melakukan sosialisasi, sembari terus mengevaluasi pengadaan serta pelaksanaan vaksinasi yang sudah dilakukan.

Kurniasih memandang, dengan menjalani hal tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kesadaran dalam melaksanakan program vaksin akan timbul dengan sendirinya.

"Masyarakat akan dengan ikhlas dan sukarela divaksin tanpa adanya ancaman-ancaman yang sebetulnya tidak perlu," ungkap Kurniasih.

Infografis Kilas Balik Setahun Covid-19 di Indonesia. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Kilas Balik Setahun Covid-19 di Indonesia. (Liputan6.com/Trieyasni)

Turun Langsung

Bukan hanya memberikan masukan dan mengawasi program vaksinasi Covid-19. Beberapa anggota DPR RI mulai turun langsung ke lapangan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, pun turun mengecek vaksinasi untuk lansia. Charles mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kembangan, Jakarta Barat.

Sebelumnya, antrean pendaftaran vaksinasi Covid-19 mengular pada Minggu 21 Februari 2021 di RSUD ini dan viral.

Namun, saat dia berkunjung, durasi vaksinasi Covid-19 tidak lah lama. Hanya saja, lanjut dia, harus ditingkatkan. "Sehingga tidak terjadi kerumunan," tutur Charles.

Usai memantau RSUD Kembangan, Charles kemudian mengunjungi RSUD Tamansari yang juga berlokasi di Jakarta Barat. Dia pun merasa senang, banyak masyarakat ingin divaksin Covid-19.

"Saya juga senang sekali masyarakat di sini antusias untuk divaksin," kata Charles.

Para anggota DPR RI juga ikut meyakinkan masyarakat dengan menerima vaksinasi yang telah dijadwalkan pemerintah. Salah satu anggota dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengaku siap divaksin.

"Mohon izin sesuai jadwal saya duluan untuk beri dukungan bagi program vaksinasi yang menjadi salah satu usaha menghentikan pandemi Covid-19," kata Mardani.

Setelah 24 jam divaksin, Mardani mengungkapkan kondisinya baik-baik saja. Ini menandakan vaksinasi Covid-19 aman. Bahkan, dia langsung beraktivitas.

Dia pun berharap semua masyarakat Indonesia bisa mengakhiri pandemi yang berdampak di semua sendi kehidupan. "Moga semua rakyat Indonesia dapat segera mendapat vaksinasi," kata Mardani.

 

2 dari 4 halaman

Kritis Soal Data

Antre Vaksin lansia
Perbesar
Antrean peserta vaksinasi COVID-19 untuk warga lanjut usia (lansia) di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta untuk vaksinasi COVID-19, di Jalan Hang Jebat, , Selasa (2/3/2021). Vaksinasi Covid-19 itu diperuntukan bagi warga lansia berusia 60 tahun ke atas dan ber-KTP DKI. (merdeka.com/Imam Buhori)

Meski mendukung pemerintah dalam vaksinasi Covid-19, tak lantas membuat DPR RI lupa akan fungsinya sebagai corong pengingat dan pengawas. Salah satu yang dikritisi oleh para legislator adalah mengenai data penerima vaksin.

Jauh-jauh hari, para anggota DPR RI sudah mengingatkan akan data ini. Namun, kekhawatiran itu menjadi nyata.

Sebagai contoh, kasus selebgram Helena Lim yang menjadi sorotan publik lantaran ikut mendapat vaksin Covid-19 pada gelombang pertama yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Sosialita anyar itu diduga menggunakan data yang tidak sesuai.

Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk tidak bekerja sendiri dalam memproses data. Pemerintah diminta harus lah melibatkan semua Lembaga dalam mengolah data penerima.

"Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan Dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," kata Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay.

Setali tiga uang, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani juga pernah meminta pemerintah terbuka soal data penerima vaksin Covid-19.

Dia juga memberikan catatan kepada pemerintah untuk melakukan vaksinasi dengan rendah hati. Artinya, bukan hanya menakut-nakuti masyarakat dengan sanksi dengan denda, tapi juga mampu meyakinkan masyarakat vaksin benar-benar untuk menurunkan kurva pandemi Covid-19.

"Jadi kalau kemudian targetnya adalah 60-70 persen populasi (masyarakat Indonesia) ini divaksin untuk membentuk herd immunity, kita khawatir kalau kemudian data ini tidak dibuka secara transparan, maksud dan tujuan pemerintah untuk membentuk herd immunity tidak tercapai," tutur Netty.

 

3 dari 4 halaman

Dipercepat

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin
Perbesar
Rapat kerja Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta pada 12 Januari 2021. (Dok Kementerian Kesehatan RI)

Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin menargetkan 3,5 tahun vaksinasi Covid-19 bisa selesai. Hal ini mendapat kritikan dari Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad.

Dia meminta pemerintah bisa mempercepat proses vaksinasi dengan menargetkan penyuntikan 1 juta vaksin per hari. Sehingga, dalam 10 bulan, pemerintah bisa memvaksin 300 juta orang.

"Kenapa kita tidak coba optimalkan 1 juta orang setiap hari misalnya. Kalau 10 bulan berarti bisa menjangkau 300 juta atau 270 juta rakyat kita sudah terjangkau," kata politikus Gerindra ini.

Menurut dia, ini bukan semata-mata ingin cepat selesai, tapi menghindari vaksinasi Covid-19 dijadikan komoditas politik. Mengingat 3,5 tahun ke depan bersinggungan dengan persiapan Pemilu 2024.

"Untuk vaksin tadi perlu ditinjau 3,5 tahun itu, kenapa? Jangan sampai vaksin menjadi alat untuk kampanye politik Pilpres 2024," kata dia.

Kamrussamad mendorong program vaksinasi Covid-19 ini dilakukan dalam satu satu tahun saja. "Kita mau supaya vaksin 12 bulan tuntas," jelasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓