Lampiran Perpres Investasi Miras Dicabut, FPAN: Presiden Dengarkan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PAN mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mencabut dan membatalkan lampiran perpres berkenaan dengan izin investasi Miras.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut, pencabutan lampiran perpres investasi miras itu langkah konkret yang diambil Presiden dalam meredam perdebatan dan polemik yang muncul di tengah masyarakat

"Semoga peredaran miras di Indonesia bisa diminimalisasi dan dikendalikan secara baik. Presiden mendengar suara-suara masyarakat. Tentu banyak juga pertimbangan dan masukan yang sudah didengar. Pada akhirnya, presiden memilih untuk mencabut lampiran perpres tersebut,” kata Saleh, Selasa (2/3/2021).

Saleh menyebut, bukan kali pertama presiden mencabut atau merevisi perpres yang dikeluarkan. Oleh karena itu menurutnya wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa biro hukum kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah masyarakat.

"Jika ada kepekaan, perpres seperti ini tidak perlu dimajukan ke meja presiden. Tentu presiden memiliki biro hukum dan ahli hukum yang merumuskannya. Mestinya, sudah ada kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis sebelum diajukan ke presiden," kata dia.

"Karena, bagaimana pun, sebagai sebuah payung hukum, perpres mengikat semua pihak. Karena itu, jika ada sekelompok masyarakat yang secara sosiologis merasa dirugikan, draf perpres tersebut tidak perlu dilanjutkan," imbuh Saleh.

Saleh menyesalkan anggapan bahwa perpres muncul dari presiden. Padahal, kajian dan legal draf bukan presiden.

"Ini yang menurut saya perlu diperbaiki di pusaran tim kepresidenan. Tapi, pencabutan lampiran perpres tersebut sudah sangat baik. Apalagi, presiden menyebutkan bahwa alasan pencabutan itu setelah mendengar masukan ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh daerah," ucapnya.

Saleh berharap, pencabutan lampiran perpres investasi miras bisa menghentikan polemik terkait miras di masyarakat. "Dengan begitu, polemik bahwa pemerintah akan membuka ruang besar bagi investasi minuman keras dengan sendirinya terbantahkan," tandas Saleh.

Saksikan video pilihan di bawah ini: