Stafsus Jokowi: Pemekaran Papua Perlu Libatkan Peran Aktif Kaum Muda

Oleh Liputan6.com pada 01 Mar 2021, 20:33 WIB
Diperbarui 02 Mar 2021, 16:39 WIB
Keindahan Raja Ampat Masih Memesona
Perbesar
Suasana keindahan alam di sekitar Piaynemo, Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (22/11/2019). Keindahan dan panorama alam masih menjadi daya tarik utama wisatawan baik lokal maupun mancanegara berkunjung ke kawasan Raja Ampat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Polemik mengenai pemekaran daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat kembali mencuat. Tak heran, banyak pro dan kontra yang lahir dari pemekaran di Papua.

Terkait hal itu, Staf khusus Presiden Joko Widodo Billy Mambrasar mengatakan, pembentukan provinsi dan kabupaten baru di Papua penting dilakukan. Ada beberapa faktor yang dilihat seperti sejarah, budaya, ekonomi dan pemerintahan sebagai dasar pendapatnya.

"Saya dalam posisi, yang pertama kondisi geografis Papua itu sangat luas sekali. Kedua, kompleksitas dari kondisi geografis tersebut. Dan ketiga, dengan catatan bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya kita perbaiki," kata Billy dalam Webinar dengan topik "Pemekaran Papua untuk Siapa?”.

Meski begitu, putera asli Papua ini menyadari ada pro kontra dalam pemekaran Bumi Cendrawasih itu. Seperti misalnya, pemekaran belum mendatangkan manfaat seperti yang diharapkan masyarakat Papua sendiri.

Yang muncul, kata dia adalah penciptaan kekuasaan baru dan raja-raja kecil, yang menimbulkan lebih banyak korupsi dan penyalahgunaan kekuasan. Namun pada titik itulah menurutnya, perbaikan diperlukan.

Untuk itu, diakui Billy, pihaknya melibatkan generasi muda Papua dalam proses ini. Jangan lagi, proses pemekaran yang dimaksudkan untuk memperbaiki nasib masyarakat Papua, dimonopoli tokoh-tokoh yang memanfaatkan ini.

Sedangkan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo menyebut, pemekaran bisa berdampak baik. Namun bila tanpa kontrol hal ini juga bisa menjadi masalah.

"Karena itu, saya berharap apapun pemekaran yang dilaksanakan, paling tidak ada payung yang besar untuk mengawal semua proses pembangunan yang terjadi di Papua," ujar John.

Payung besar yang dimaksud, kata dia, adalah perlunya pemerintah pusat membentuk badan otoritas untuk mengkoordinir semua kebijakan yang diterapkan di Papua, termasuk terkait pemekaran.

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Keputusan Pemerintah Pusat

Staf Khusus Presiden RI Billy Mambrasar bersama Rektor Universitas Teuku Umar Prof Jasman J. Ma’ruf meresmikan Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Teuku Umar, yang berlokasi di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. (istimewa)
Perbesar
Staf Khusus Presiden RI Billy Mambrasar bersama Rektor Universitas Teuku Umar Prof Jasman J. Ma’ruf meresmikan Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Teuku Umar, yang berlokasi di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. (istimewa)

Kelompok Kerja Papua Universitas Gadjah Mada (UGM) Bambang Purwoko menilai, isu pemekaran Papua telah lama menjadi isu politik. Pemekaran wilayah sampai saat ini tertunda karena keputusan politik pusat.

Meski begitu, kata Bambang, keputusan itu harus dipandang sebagai salah satu jalan saja dalam mewujudkan kesejahteraan.

"Pemekaran hanya salah satu alternatif solusi, untuk menjawab semua persoalan itu, yang terpenting sebenarnya adalah kesungguhan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Bambang.

Data yang disusunnya menyebut, 26 persen masyarakat Papua mengatakan pemekaran akan mempercepat pembangunan dan bisa mengejar ketertinggalan. Sekitar 14 persen percaya pemekaran memperpendek jarak birokrasi dan memperbaiki pelayanan publik.

"Kemudian 12 persen menilai ini akan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, dan sisanya merasa yakin terkait pemerataan pembangunan dan peluang menjadi pemimpin daerah lebih besar," beber dia.

Namun, kata dia, ada pula sikap kontra pemekaran, di mana 19 persen masyarakat percaya langkah ini lebih menyandang kepentingan politik dan hanya memenuhi nafsu perebutan jabatan sejumlah elite politik.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya