Penghargaan Bung Hatta Award Bisa Dicabut jika Nurdin Abdullah Terbukti Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Juri Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2017 Bivitri Susanti menyebut penghargaan yang diterima Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah bisa saja dicabut. Namun, hal itu dapat dilakukan apabila Nurdin Abdullah sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun Nurdin Abdullah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, dia masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK Jakarta Selatan.

"Yang saya tahu, bisa dicabut, bukan kalau 'terseret', tetapi kalau sudah terbukti bersalah. Ini kan masih jauh dari pembuktian. Biasanya kalau sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap," kata Bivitri saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (27/2/2021).

Menurut dia, ada prosedur atau ketentuan dalam pencabutan penghargaan Bung Hatta Award dari penerima. Hal itu tidak diputuskan oleh Dewan Juri, melainkan Pengurus Bung Hatta Award.

"Dewan juri tidak memutuskan pencabutan, paling hanya ditanya pendapat. Yang memutus itu pengurus," ucapnya.

Pengamat Hukum Tata Negara itu pun cukup menyesalkan Nurdin Abdullah yang telah menerima penghargaan Bung Hatta Award terjerat OTT KPK. Pasalnya, proses pemilihan penerima penghargaan sangat serius mulai dari, menerima masukan masyarakat hingga penelusuran rekam jejak.

"Harapannya ketika itu, penerima award dari kalangan pemerintah akan menjadi dorongan dan inspirasi antikorupsi di kalangan pemerintah. Tapi perkembangan setelah award tidak bisa dikontrol, meskipun mereka menandatangani pakta integritas waktu menerima award," jelas Bivitri.

Saksikan video pilihan di bawah ini: