Menteri LHK Siti Nurbaya: Hasil Hutan Bukan Kayu Tingkatkan Ekonomi Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kawasan Hutan. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta meningkatkan daya beli untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa Pandemi COVID-19

Kegiatan dilaksanakan serentak mulai Kamis (25/02/2021) secara virtual/online, terpusat di komplek kantor KLHK Jakarta. Dari sini pelatihan terhubung secara online dengan 68 lokasi di 21 Provinsi, melibatkan 1.830 orang peserta yang merupakan Masyarakat/Kelompok Tani Hutan binaan 76 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan 50 UMKM.

Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan HHBK ke depan akan menjadi mainstream dalam pemanfaatan hutan di Indonesia dan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.

"Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari kawasan hutan memiliki potensi yang sangat besar, dan memiliki peran signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, dan kelestarian hutan itu sendiri," kata dia dalam keterangannya, Jumat (26/2/2021).

Siti Nurbaya juga menjelaskan, pelatihan ini untuk mendukung program pemberian akses legal pengelolaan hutan untuk masyarakat yang telah menjadi agenda besar Kementerian LHK, yang juga merupakan program prioritas Presiden. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat ini akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hutan terutama dari HHBK.

Untuk itu dirinya meminta kerja sama semua pihak untuk mewujudkannya. "Kiranya kerja sama tingkat lapangan KPH para birokrat para pembimbing lapangan, masyarakat tani dan dunia usaha sudah saatnya bisa dilakukan secara bahu membahu," ujarnya.

Kehadiran UU Cipta Kerja dan turunannya berupa Peraturan Pemerintah disebutnya juga semakin memperjelas langkah percepatan mensejahterakan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

"Dalam PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan, disana ditegaskan bahwa kegiatan pemanfaatan HHBK dapat dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan, dimana kegiatan usaha kehutanan dapat berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan HHK dan HHBK dan atau usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi kawasan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi," urainya.

Beberapa komoditi HHBK yang potensial dikembangkan antara lain Daun Kayu Putih, Kopi, Getah, Bambu, Jagung, Sereh Wangi, Rumput Gajah, Gula Aren, Gamal, Rotan, Aren, Cengkeh, Damar, Gaharu, Getah, Kulit Kayu, Kemenyan, Kemiri, Kenari, Madu, dan Sagu dan lain sebagainya

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ratusan petani menyajikan biji dan hasil kopi terbaiknya dalam Festival Kopi 2018, di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Uniknya, fesival kopi kali ini digelar di arena terbuka tepatnya di kawasan hutan kaki Gunung Tangkuban Perahu.

2 dari 2 halaman

Jangkau Produk Ekspor

Untuk saat ini, HHBK disebut Menteri Siti juga mulai menjangkau pasar ekspor seperti produk madu dan gaharu. "Saya kira dengan titik tolak kita bersama-sama memahami dan membangun bagaimana kita memperkuat langkah-langkah produktif HHBK ini, akan semakin meningkatkan ekspor kita,"jelasnya.

Menteri Siti juga apresiasi kepada Direktur Jenderal PHPL dan jajarannya, para Kepala Daerah, UPT Kementerian maupun UPT Dinas Provinsi di daerah, tenaga pendamping, para champion-champion lokal, para pelaku usaha swasta dan masyarakat. Ia mengapresiasi atas daya juang dan kesabaran yang tinggi di tengah segala keterbatasan dalam Pandemi Covid-19, sambil terus mengembangkan inisiatif dan inovasi dilapangan.

Sedangkan Plt. Dirjen Pengelolaa Hutan Lestari (PHL), Bambang Hendroyono menyatakan semua pihak harus bahu membahu membantu masyarakat melewati Pandemi Covid-19 ini. Dia berujar bahwa Direktorat Jenderal yang dipimpinnya pun mendukung program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

"Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan ini, serta pemberian bantuan Alat Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat yang diperuntukan bagi Masyarakat yang memiliki akses legal di 16 Wilayah Kerja UPT BPHP adalah upaya untuk meningkatkan ketahan ekonomi masyarakat di tengah masa Pandemi Covid-19 melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta daya beli," jelasnya.

Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan ini dilandasi semangat “Maju Bersama Sejahterakan Masyarakat”.